Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengumumkan bahwa pemerintah akan membayar hutang beras kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp 16 triliun. Namun, pembayaran tersebut akan dilakukan setelah hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) keluar.
Sri Mulyani juga telah meminta BPKP untuk melakukan audit dengan cepat agar pemerintah dapat segera menerima tagihan dan melakukan pembayaran. Meskipun masih menunggu hasil audit, Sri Mulyani yakin bahwa keuangan Bulog dan Bapanas tidak akan terganggu oleh hutang ini. Kedua lembaga ini masih dapat meminjam dana dari perbankan sebelum melakukan pembayaran.
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Keuangan untuk segera melunasi utang kepada Perum Bulog. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah rapat internal mengenai penyaluran bantuan pangan. Rapat tersebut membahas penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg. Hingga tanggal 2 November 2023, penyaluran bantuan pangan untuk kuota bulan September mencapai 94,95%, bulan Oktober sekitar 94,89%, dan bulan November sekitar 18,45%. Bulan Desember juga masih akan ada penyaluran bantuan pangan.
Berita ini dapat dilihat dalam gambar yang menyertai artikel ini.
Kommentar terkait artikel ini belum tersedia.
Artikel selanjutnya: Pulang dari India, Jokowi Langsung Blusukan ke Gudang Bulog.
