Situasi internal Israel tengah memanas. Mitra koalisi sayap kanan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu tidak setuju dengan keputusan gencatan senjata dengan Hamas di Gaza.
Tiga menteri, semuanya dari partai sayap kanan Jewish Power yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, menentang kesepakatan tersebut. Sementara anggota Partai Zionis Religius yang sama-sama garis keras dibujuk untuk mendukungnya setelah perdebatan sengit dalam rapat kabinet Israel pada Selasa (21/11/2023) malam.
Kesepakatan dilakukan dengan Hamas yang berisi pembebasan 50 wanita dan anak-anak yang disandera di Gaza sebagai imbalan atas gencatan senjata selama empat hari dan pembebasan 150 tahanan Palestina di Israel, dengan kemungkinan pembebasan lebih banyak dari masing-masing pihak.
Kesepakatan itu dibuat setelah berminggu-minggu Netanyahu vokal menentang penghentian serangan militer Israel terhadap Hamas di Gaza. Tekanan politik yang meningkat terhadap PM tersebut, yang melihat dukungan pemilih terhadapnya runtuh sejak pembantaian 7 Oktober oleh Hamas.
Di tengah tanda-tanda peringatan bagi Netanyahu, yang bergantung pada dukungan dari partai sayap kanan untuk tetap berkuasa, Ben-Gvir mengkritik keras kesepakatan tersebut pada hari Rabu.
Namun dukungan dari Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Partai Zionis Religius, mewakili kemenangan bagi Netanyahu dan sekutu seniornya.
Dukungan terhadap kesepakatan tersebut semakin kuat seiring dengan keputusan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan para pejabat senior di Pasukan Pertahanan Israel, serta badan intelijen dalam negeri Shin Bet yang mendukung kesepakatan, meskipun hal tersebut berarti memperlambat laju serangan.
Pembicaraan seputar gencatan senjata dengan imbalan pembebasan sandera telah memperlihatkan upaya Netanyahu dan kabinetnya untuk menyeimbangkan dua kubu di internal Israel yang saling bersaing.
