Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak agar MIND ID selaku perpanjangan tangan pemerintah bisa menjadi pengendali operasional dan keuangan di PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
Mulyanto menilai apabila kepemilikan saham pemerintah Indonesia melalui holding tambang masih belum optimal, sebaiknya pemerintah tidak memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk INCO.
Dia juga berharap agar saham INCO yang dilepas nantinya adalah milik Vale Canada Ltd (VCL), bukan saham milik yang lain. Sehingga benar-benar terwujud bahwa MIND ID akan menjadi pemegang saham mayoritas.
Selain itu, ia juga meminta agar harga saham yang dilepas tersebut harus di bawah harga pasar dan terjangkau bagi MIND ID. Mulyanto memandang kedua hal ini harus tercapai dalam proses divestasi saham tersebut.
“Kalau itu tidak terjadi lebih baik izin pertambangan Vale tidak diberikan, serta wilayah usahanya diciutkan,” kata Mulyanto kepada CNBC Indonesia, Jumat (24/11/2023).
Menurut dia, saham mayoritas dari BUMN di INCO ini menjadi penting sebagai wujud amanat konstitusi dan Undang-undang Minerba, agar secara bertahap negara menguasai pengusahaan sumber daya alam ini. Sehingga sumber kekayaan alam tersebut benar-benar digunakan untuk kemakmuran masyarakat.
Sebagaimana diketahui, kepemilikan saham Indonesia di INCO melalui MIND ID saat ini baru sebesar 20%, dan sekitar 21,18% tersebar di pasar saham Indonesia. Artinya, jika penambahan saham hanya 14%, maka MIND ID akan memiliki 34% saham Vale.
Sementara, pemegang mayoritas saham Vale sendiri saat ini dipegang oleh Vale Canada Limited (VCL) dengan komposisi 43,79% saham, kemudian Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM) sebesar 15,03%.
Namun masih belum pasti, saham milik siapa yang akan dikurangi, apakah hanya milik VCL atau bersama saham milik Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM).
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan nilai valuasi yang ditawarkan Vale Canada Ltd (VCL) untuk melepas 14% sahamnya di PT Vale Indonesia Tbk (INCO) kepada MIND ID dinilai masih mahal.
Menurut Erick, tingginya valuasi tersebut dinilai menjadi kendala dalam proses divestasi yang saat ini tengah dinegosiasikan. “Master agreement untuk 14%-nya sudah sepakat, tapi valuasinya belum. Tentu kendalanya sama kita merasa valuasi ketinggian,” ungkap Erick di Jakarta, dikutip Jumat (24/11/2023).
Oleh karena itu, pihaknya pun mendorong dua opsi kepada pihak Vale, salah satunya yakni penciutan sejumlah wilayah tambang nikelnya.
“Makanya ada dua opsi yang kita dorong. Satu, memang kita melepas, jadi kan dia punya kawasan besar sebagian dilepas. Memang kan seperti itu, semua BUMN juga ada relinquish, ada pelepasan,” tuturnya.
Dia menyebut, pelepasan wilayah tambang Vale tersebut juga tak lain untuk menekan valuasinya. “Ya bisa saja untuk menekan valuasi, dilepas salah satu opsinya. Kalau mereka gak mau ya kita mesti ketemu valuasinya,” ucapnya.
Vale Terancam oleh 2 Hal Setelah MIND ID Batal Menjadi Pengendali
