Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), yang memicu efek domino ke sektor plastik hilir. Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mengkonfirmasi hal ini. Menurutnya, permintaan kemasan plastik peralatan rumah tangga di dalam negeri saat ini stagnan disebabkan oleh dua hal, yaitu daya beli dan efek cuaca. Daya beli terganggu akibat hilangnya sumber pendapatan pekerja yang terkena PHK. Hal ini juga dikarenakan adanya kecenderungan menunda pesta di daerah-daerah, sehingga permintaan produk plastik hilir, seperti peralatan rumah tangga, menjadi stagnan.
Tidak hanya itu, terjadi penurunan permintaan sebagai efek domino dari PHK, yang menyebabkan ribuan orang kehilangan sumber pendapatannya. Fajar menyatakan bahwa lebih dari 50% konsumsi plastik hilir segmen houseware merupakan produk kemasan makanan, termasuk produk UMKM.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, juga mengungkapkan bahwa PHK telah membuat penghasilan berkurang, yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, perputaran uang yang lebih stabil terjadi di sektor jasa daripada sektor riil.
Menurut KSPN, sejak tahun 2020, sebanyak 56.976 pekerja di 36 perusahaan di pulau Jawa menjadi korban PHK. Pada tahun 2023, setidaknya 7.200 orang pekerja menjadi korban PHK di 8 perusahaan TPT. PHK ini dipicu oleh serbuan produk impor yang menggerus pasar di dalam negeri. Fajar mendesak pemerintah untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan barang impor, yang telah dikeluhkan karena memicu anjloknya utilisasi pabrik, hingga berujung pada PHK massal.
Fajar berharap revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 25/2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dapat segera diselesaikan dan diteken, sehingga impor dapat dikendalikan. Perlindungan dengan neraca komoditas harus dilakukan, terutama untuk produk plastik hilir berupa kemasan, mainan anak, houseware, dan terpal.
