Pemerintah hingga saat ini belum menjalankan skema iuran baru bagi perusahaan tambang batu bara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP). Skema iuran ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah disparitas harga batu bara pasar internasional dengan harga Domestic Market Obligation (DMO) sebesar US$70 per ton untuk PLN.
Lembaga MIP akan bertugas memungut iuran dari pengusaha batu bara untuk menutup perbedaan antara harga pasar dan harga DMO. Namun, dengan harga batu bara yang terus menurun dan bertahan di level rendah, apakah iuran batu bara akan tetap diberlakukan pada Januari 2024?
Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa implementasi MIP masih menunggu penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres), sehingga skema ini belum dapat dipastikan kapan akan dilaksanakan.
Menteri ESDM Arifin Tasrif juga menyebutkan bahwa pembentukan MIP masih menunggu proses finalisasi draf rancangan Perpres. Namun, dalam pengelolaan Dana Kompensasi Batu Bara (DKB), pemerintah telah menyiapkan 3 bank BUMN yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI sebagai calon MIP.
Selain itu, petunjuk teknis (juknis) alur kerja dan tanggung jawab antara Instansi Pengelola (IP) dan MIP secara detail akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri ESDM. Sistem e-DKB juga akan diintegrasikan dengan sistem e-PNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.
Harga batu bara kian menurun dan pelemahan ini terjadi seiring dengan kebijakan China yang kembali menerapkan tarif impor, serta tingginya pasokan batu bara India. Penurunan harga batu bara juga terjadi seiring dengan kebijakan China yang menerapkan kembali tarif impor batu bara, berlaku mulai awal tahun ini.
Demikianlah informasi mengenai rencana pemerintah dalam mengatasi masalah disparitas harga batu bara pasar internasional dengan harga Domestic Market Obligation (DMO) dan implementasi dari Mitra Instansi Pengelola (MIP) serta pembentukan Dana Kompensasi Batu Bara (DKB) yang masih menunggu proses finalisasi. Semoga dapat menjadi acuan bagi para pelaku usaha terkait.
