Jakarta – Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menekankan bahwa demokrasi akan menjadi lebih kuat di Indonesia sekarang karena perkembangan internet dan media sosial.
Ia menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada pada rakyat, di mana rakyat memiliki kekuasaan dan hak untuk memilih pemimpin mereka.
“Karena jumlah penduduk Indonesia yang banyak, maka dilakukan sistem perwakilan. Rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih wakil-wakil mereka di parlemen, serta memiliki hak untuk memilih presiden, bupati, dan gubernur dalam sistem presidensial, semua itu merupakan kehendak dari rakyat kita,” jelas Prabowo dalam wawancara Eksklusif bersama tvOne yang berjudul “Prabowo Subianto Bicara Untuk Indonesia”, Rabu (22/5) malam.
Lebih lanjut, ketika ditanya apakah pemerintahannya nanti akan anti terhadap kritik atau tidak, Prabowo menegaskan bahwa kritik sangat diperlukan namun harus bersifat objektif.
“Kritik harus ada, itu adalah bagian dari check and balances, kritik membantu mengamankan. Namun, niat dari kritik tersebut harus membangun, bukan untuk merusak. Kritik seharusnya bersifat objektif,” jawab Prabowo.
Selanjutnya, terkait kebebasan pers, Prabowo menyatakan bahwa hal tersebut sangat penting meskipun beberapa media di Indonesia sudah menjadi konglomerasi bisnis milik segelintir orang.
“Media mainstream adalah bisnis dan memiliki pemilik. Jadi, apakah media mainstream yang dimiliki oleh segelintir orang tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat atau kepentingan sang pemilik?” ungkap Prabowo.
Namun demikian, Prabowo berharap di tengah pesatnya perkembangan media sosial, masyarakat dapat mendapatkan informasi dari sumber yang lebih beragam dan tidak hanya dikuasai oleh segelintir pemilik media.
“Sekarang ini, ada fenomena baru yang disebut revolusi informasi, dengan munculnya media-media baru seperti internet, media sosial, TikTok. Informasi dapat dengan cepat sampai ke masyarakat,” kata Prabowo.
“Menurut saya, demokrasi akan menjadi lebih kuat. Sekarang ini, tidak lagi hanya 5-6 orang yang dapat mengendalikan opini sebuah bangsa,” tutupnya.
