Jakarta, CNBC Indonesia – Pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT) mulai jatuh satu per satu di Indonesia, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap para pekerjanya. Masalah ini juga memberikan efek domino terhadap perekonomian dalam negeri, seperti menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya harga barang-barang produk industri lokal. Setidaknya sudah 6 pabrik tekstil yang telah bangkrut, berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), dengan jumlah pegawai yang terkena PHK mencapai 11.000 orang. Di Jawa Barat, tercatat 22 pabrik Tutup berdasarkan data Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPTPJB).
“Potensi PHK di sektor TPT masih terus berjalan. Penyebabnya hampir sama, yaitu turunnya pesanan sampai hilangnya pesanan sama sekali. Oleh karena itu, pemerintah harus segera turun tangan,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, dikutip pada Rabu (19/6/2024). Sementara itu, Anggota DPD dari daerah pemilihan Jawa Tengah, Casytha Arriwi Kathmandu mengatakan bahwa di Jawa Tengah juga terjadi PHK besar-besaran di pabrik TPT karena masalah impor produk TPT dan regulasi seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024.
Dengan adanya 10.200 orang yang telah terkena PHK akibat berbagai pabrik di Jawa Tengah yang bangkrut, Casytha meyakini jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan di daerah tersebut akan terus meningkat ke depan. Tutupnya pabrik di berbagai wilayah juga berdampak pada bisnis lainnya, seperti kos-kosan atau kontrakan yang sepi, serta katering yang kehilangan pembeli.
Selain berdampak pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan akibat hilangnya pendapatan para pekerja, tutupnya pabrik juga berdampak pada bisnis-bisnis terkait seperti kos-kosan dan katering. Di Provinsi Jawa Barat, tutupnya pabrik dan PHK massal membuat hiruk pikuk pekerja pabrik yang biasanya menghidupkan aktivitas ekonomi di sekitarnya hilang seketika.
Selain itu, dampak dari penutupan pabrik juga dirasakan oleh para tukang ojek pangkalan, seperti yang dirasakan oleh Iskandar. Selain itu, berdasarkan data Indeks Keyakinan Konsumen pada Mei 2024, terjadi penurunan, menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang cukup besar.
Selain itu, penjualan barang-barang di dalam negeri juga ikut tertekan akibat kondisi perekonomian yang menurun. Data terbaru menunjukkan bahwa penjualan riil pada April 2024 telah mengalami kontraksi, menunjukkan adanya penurunan minat konsumen untuk berbelanja.
Dampak dari PHK ini juga berpotensi mengganggu target Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Kementerian PPN/Bappenas tengah mengupayakan berbagai strategi baru untuk mencegah kegagalan visi Indonesia Maju pada 2045, salah satunya dengan fokus pada peningkatan Gross National Income (GNI) per capita.
Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan bahwa peningkatan GNI per kapita menjadi salah satu kunci menuju Indonesia Maju. Jika target pendapatan per kapita tidak tercapai, maka visi Indonesia Maju pada 2045 dapat terancam.
