Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah menandatangani pakta yang mencakup klausul yang mengharuskan negara-negara tersebut untuk saling membantu jika salah satu dari mereka diserang. Dimasukkannya klausul pertahanan bersama dalam kemitraan strategis komprehensif mereka, yang digambarkan Kim sebagai “aliansi”, akan menambah kekhawatiran negara-negara barat atas meningkatnya hubungan ekonomi dan militer antara Korea Utara dan Rusia. Kesepakatan itu diselesaikan pada Rabu (19/6/2024) setelah pembicaraan berjam-jam di ibu kota Korea Utara, Pyongyang. Pakta tersebut juga memperbesar kekhawatiran negara-negara Barat mengenai potensi bantuan Rusia untuk program rudal atau nuklir Korea Utara.
NBC News melaporkan bahwa para pejabat intelijen Amerika Serikat (AS) yakin Putin memberi Korea Utara teknologi kapal selam nuklir dan rudal balistik sebagai imbalan atas senjata untuk perangnya di Ukraina. Mengutip enam pejabat senior AS, jaringan berita AS mengatakan pemerintahan Biden khawatir Rusia mungkin membantu Korea Utara menyelesaikan langkah-langkah akhir yang diperlukan untuk mengerahkan kapal selam pertamanya yang mampu meluncurkan rudal bersenjata nuklir. Belum jelas apakah dukungan Rusia terhadap rudal balistik akan menunjukkan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang mampu mencapai daratan Amerika Serikat, atau rudal balistik jarak pendek yang menurut laporan Korea Utara telah disuplai ke Rusia selama perang dan juga dapat digunakan dalam perang jika terjadi konflik skala besar dengan Korea Selatan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyatakan kekhawatirannya sebelum pertemuan puncak. “Kami tentu juga prihatin dengan potensi dukungan yang diberikan Rusia kepada Korea Utara dalam mendukung program rudal dan nuklir mereka,” katanya, dilansir The Guardian. Pejabat tinggi pengawasan senjata AS, Wakil Menteri Luar Negeri Bonnie Jenkins, mengatakan dia yakin Korea Utara tertarik untuk memperoleh pesawat tempur, rudal permukaan-ke-udara, kendaraan lapis baja, peralatan atau bahan produksi rudal balistik, dan teknologi canggih lainnya dari Rusia.
Para ahli mengatakan bantuan langsung untuk program senjata rezim Korea Utara akan menandai perubahan signifikan dalam kebijakan Rusia sejak berakhirnya perang dingin, yang sebagian didorong oleh kebutuhan medan perang di Ukraina. James Acton, salah satu direktur program kebijakan nuklir di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan: “Gambaran besarnya adalah seberapa besar Rusia mengevaluasi kembali kepentingannya terhadap Korea Utara yang memiliki senjata nuklir.” Rusia mungkin memandang Korea Utara yang memiliki senjata nuklir sebagai sebuah “fait accompli”, katanya, dan telah beralih dari kebijakan yang dengan enggan menentang proliferasi bersama Amerika Serikat menjadi menerima dan melindungi rezim tersebut dengan imbalan bantuan material yang sangat dibutuhkan dalam perang di Ukraina. Acton mengatakan Rusia mungkin masih belum siap untuk memberikan dukungan langsung terhadap program nuklir Korea Utara, dan lebih cenderung membantu program rudal atau kapal selam Korea Utara. Alexander Gabuev, direktur Carnegie Russia Eurasia Center, mengatakan: “Yang penting sebenarnya adalah bantuan untuk program luar angkasa dan program rudal jika hal itu terjadi, dan hal itu mempunyai hubungan langsung dengan masalah nuklir. Ini bukan tentang perangkat itu sendiri, tetapi tentang cara pengirimannya. Di sinilah Korea Utara memerlukan banyak keahlian dan bantuan.”
Baik Rusia maupun Korea Utara tidak mempublikasikan teks perjanjian keamanan tersebut. Belum jelas bentuk dukungan apa yang akan diberikan, dan hanya sedikit rincian perjanjian yang dipublikasikan. “Perjanjian kemitraan komprehensif yang ditandatangani hari ini memberikan, antara lain, bantuan timbal balik jika terjadi agresi terhadap salah satu pihak dalam perjanjian ini,” kata Putin seperti dikutip kantor berita negara Rusia, Tass. Putin kemudian menggambarkan perjanjian tersebut sebagai “defensif”, dengan alasan hak Korea Utara untuk membela diri. Dia menambahkan bahwa Rusia tidak akan mengesampingkan peningkatan kerja sama teknis militer dengan Korea Utara. Kim, berbicara setelah upacara penandatanganan, menyebut perjanjian itu sebagai “perjanjian terkuat yang pernah ditandatangani antara kedua negara,” dan meningkatkan hubungan mereka ke “tingkat aliansi yang lebih tinggi”. Pakta tersebut akan mengarah pada kerja sama politik, ekonomi dan militer yang lebih erat, katanya, seraya memuji perjanjian tersebut sebagai “mempercepat penciptaan dunia multipolar baru.” Kunjungan Putin diawasi dengan ketat oleh AS dan Korea Selatan di tengah kekhawatiran bahwa peningkatan kerja sama militer antara negara-negara yang terisolasi dan terkena sanksi dapat meningkatkan upaya perang Kremlin di Ukraina dan menambah ketegangan di semenanjung Korea. Di Washington, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan kunjungan Putin menyoroti upaya Rusia, “dalam keputusasaan, untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan dengan negara-negara yang dapat menyediakan apa yang dibutuhkannya untuk melanjutkan perang agresi yang dimulai terhadap Ukraina.” “Korea Utara menyediakan amunisi dalam jumlah besar kepada Rusia… dan senjata lainnya untuk digunakan di Ukraina. Iran telah menyediakan persenjataan, termasuk drone, yang telah digunakan untuk menyerang warga sipil dan infrastruktur sipil,” kata Blinken. September lalu, saat pertemuan puncak dengan Putin di Vladivostok, Kim diyakini telah setuju untuk memasok rudal dan persenjataan lainnya untuk digunakan oleh pasukan Rusia di Ukraina. Sebagai imbalannya, Rusia akan memberikan bantuan pangan dan energi serta membantu program luar angkasa Korea Utara.
