Pemerintah Belum Klar, Wacana Batasi BBM Subsidi Molor atau Tak Jadi
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah hingga kini belum menjelaskan secara rinci tindak lanjut dari kebijakan rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Bahkan, para pembantu presiden dalam kesempatan yang berbeda tidak sejalan dalam menyampaikan perihal kebijakan tersebut.
Semula, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, dengan adanya pembatasan BBM subsidi, diharapkan dapat menghemat keuangan negara.
Luhut menyebut PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyalur BBM bersubsidi tengah menyiapkan agar proses pembatasan BBM bersubsidi dapat segera berjalan. Ia pun berharap pada 17 Agustus mendatang, pembatasan BBM bersubsidi dapat direalisasikan.
“Tentu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi, akan bisa kita kurangi,” kata Luhut dari akun Instagramnya, dikutip Jumat (12/7/2024).
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang masih akan dirapatkan, sehingga belum tentu dijalankan.
“Kita akan rapatkan lagi, belum (diputuskan),” kata Airlangga saat ditanya wacana di 17 Agustus mendatang, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (10/7/2024).
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan penerapan subsidi BBM tepat sasaran saat ini masih menunggu aturan yang akan tertuang dalam Revisi Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014.
Peraturan Presiden No.191 tahun 2014 yakni aturan tentang Penyediaan, Pendistribusi…
(untuk melanjutkan bacaan, kunjungi situs asli dari artikel ini)
Sumber: CNBC Indonesia
