Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengungkapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 5,6% menjadi Rp 4.901.798.
Kalangan ekonom memperingatkan pemerintah tentang bahaya fenomena menurunnya daya beli kelas menengah di Indonesia. Di negara lain, ketidakpuasan kelas menengah dapat memicu pelemahan ekonomi, bahkan instabilitas politik.
Ekonom senior Chatib Basri pernah menceritakan pertemuannya dengan mantan Presiden Chile, Michelle Bachelet, di Harvard Ministerial Forum di Harvard University akhir tahun lalu. Michelle memamerkan keberhasilannya dalam mengatasi kemiskinan, namun krisis sosial tetap terjadi bahkan hampir berujung pada revolusi.
Ekonom asal Amerika Serikat, Sebastian Edwards, menyebut fenomena di negara Amerika Latin itu sebagai “Chilean Paradox”. Istilah ini merujuk pada peristiwa kerusuhan yang dipicu oleh kelas menengah di Chile pada 2019, meskipun kondisi ekonomi sedang baik.
Chile merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Amerika Latin dan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 53% menjadi 6%. Namun, kelas menengah di Chile merasa tidak puas dengan pemerintah karena kebijakan terlalu memihak pada 10% masyarakat terbawah.
Chatib menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus belajar dari peristiwa ini. Kelas menengah akan dominan di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan dan dapat memengaruhi lingkungan politik dan sosial. Kelas menengah akan menjadi pengeluh profesional yang semakin berpengaruh, terutama di media sosial.
Menurut Bank Dunia, proporsi kelas menengah di Indonesia menurun dari 21,4% sebelum pandemi menjadi 17,4% setelah pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan dan PHK yang terjadi selama pandemi.
Bank Dunia menekankan bahwa kelas menengah adalah sumber dari hampir setengah total pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Jika daya beli mereka dijaga, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%.
Sayangnya, pemerintah dianggap kurang responsif terhadap kondisi tertekannya daya beli kelas menengah. Kebijakan seperti Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dianggap kontraproduktif.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa meragukan bahwa banyak kelas menengah di Indonesia menjadi miskin. Ia menilai hanya terjadi pergeseran pola kerja yang membuat mereka tidak tercatat dalam statistik.
Masa pandemi Covid-19 disebut melahirkan kelas pekerja baru di Indonesia, yaitu mereka yang bekerja dari rumah atau work from home. Para pekerja ini kemudian beralih ke usaha mandiri berbasis digital.
Namun, perpindahan pekerjaan ini belum tercatat dalam data pemerintah sehingga terlihat seperti terjadi penurunan proporsi kelas menengah di Indonesia. Suharso menekankan perlunya data migrasi untuk memahami kondisi ini.
