Pemerintah Jerman telah mengumumkan rencana untuk memberlakukan kontrol yang lebih ketat di semua perbatasan darat negaranya. Berlin mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi migrasi tidak teratur dan melindungi masyarakat dari ancaman seperti ekstremisme Islam.
Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser mengungkapkan bahwa kontrol perbatasan Jerman akan dimulai pada 16 September dan berlangsung selama 6 bulan. Pemerintah juga telah merancang skema yang memungkinkan pihak berwenang untuk menolak lebih banyak migran secara langsung di perbatasan.
Kebijakan ini dilakukan setelah adanya serangan pisau mematikan di mana para tersangka adalah pencari suaka. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran atas imigrasi, sehingga Jerman memperkuat pemerintahannya terhadap aturan migrasi.
Selama beberapa tahun terakhir, Jerman telah menerima lebih dari satu juta orang yang melarikan diri dari negara-negara yang dilanda perang, terutama Suriah. Pemerintah juga telah menyetujui aturan deportasi yang lebih ketat dan mengontrol perbatasan dengan negara tetangga seperti Polandia, Republik Ceko, dan Swiss.
Dengan turunnya jumlah permohonan suaka di Jerman sebesar 21,7% dalam delapan bulan terakhir, pemerintah berusaha untuk memperkuat keamanan internal negara. Kontrol perbatasan juga diperketat dengan negara-negara di wilayah Schengen sebagai langkah terakhir untuk mencegah ancaman terhadap keamanan dan kebijakan publik. Jerman memiliki perbatasan darat dengan beberapa negara seperti Denmark, Belanda, Belgia, Luksemburg, Prancis, Swiss, Austria, Republik Ceko, dan Polandia.
