Mengapa Penting Memisahkan Fungsi Intelijen Domestik dan Luar Negeri?
KBRN, Jakarta: Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Indonesia (LESPERSSI) Rizal Darma Putra menekankan pentingnya pemisahan fungsi strategis antara intelijen dalam negeri dan luar negeri. Menurutnya, pemisahan ini sangat diperlukan mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini.
“Pemisahan fungsi intelijen luar negeri dan dalam negeri sangat penting. Demikian juga dengan kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri,” kata Rizal dalam diskusi terbatas mengenai restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta, Senin (7/10/2024).
Ia juga mencatat potensi penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi di berbagai sektor, termasuk di BIN, karena tidak adanya lembaga otoritas yang memiliki wewenang jelas untuk menyelidiki operasi BIN. Rizal juga menambahkan bahwa struktur kelembagaan BIN masih dipengaruhi oleh elemen militer, yang terlalu terkait erat dengan konflik kepentingan politik.
“Proses rekrutmen sebaiknya dilakukan secara rekruitmen diam-diam. Tidak hanya didominasi oleh lulusan STIN,” katanya.
Di samping itu, aspek pengawasan menjadi salah satu isu penting dalam diskusi ini. Rizal menekankan bahwa tantangan pengawasan terhadap lembaga intelijen, khususnya BIN, sangat kompleks.
“Ada tiga bentuk pengawasan yang perlu dilakukan terhadap intelijen, yaitu pengawasan anggaran, operasi, dan regulasi. Namun, di banyak negara, pengawasan terhadap lembaga intelijen selalu menghadapi kesulitan,” ucapnya.
Sementara itu, peneliti BRIN Muhammad Haripin menegaskan pentingnya penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional, sesuai dengan Undang-Undang Intelijen. Namun, ia menyatakan bahwa dalam praktiknya, fungsi BIN sebagai koordinator belum optimal.
“Terjadi ego sektoral di antara lembaga-lembaga yang memiliki fungsi intelijen. Penguatan dan penegasan peran BIN sebagai koordinator intelijen sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini,” katanya.
Mengenai pengembangan SDM, Haripin menilai bahwa proses rekruitmen dan pendidikan intelijen di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Namun, ia juga menyoroti bahwa pola pendidikan ideal untuk para intelijen masih perlu diformulasikan dengan lebih baik, terutama untuk menghindari politisasi di dalam BIN.
“Pengawasan yang baik harus mampu meminimalkan konflik kepentingan. Dan memperkuat akuntabilitas anggaran BIN,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence Aisha Kusumasomantri menyoroti perlunya penguatan intelijen luar negeri. Terutama dalam menghadapi ancaman dari luar yang semakin kompleks, seperti destabilisasi politik yang dapat mempengaruhi keamanan nasional.
Ia juga mengkritisi pergeseran BIN yang semula lebih banyak diisi oleh kalangan sipil, namun kini didominasi oleh TNI dan Polri. “Intelijen luar negeri harus lebih diperkuat. Karena ancaman eksternal semakin nyata,” ucapnya.
“Dari sembilan deputi di BIN, hanya satu yang berorientasi ke luar negeri, sedangkan yang lainnya cenderung berorientasi ke dalam negeri. Padahal, ancaman yang dihadapi lebih banyak berasal dari luar,” katanya.
Sementara itu, Co-Founder ISDS Erik Purnama menambahkan bahwa struktur di BIN saat ini banyak diisi oleh personel militer yang karier mereka mulai stagnan, dan bukan merupakan produk terbaik dari ABRI. Ia juga menyoroti adanya politisasi dalam proses rekruitmen di STIN yang berdampak pada kualitas SDM di BIN.
“Perlu adanya penguatan di bidang SDM, kelembagaan. Dan sistem koordinasi untuk menghadapi tantangan yang ada,” ucapnya.
Selain itu, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie Aditya Batara Gunawan menilai perlunya perubahan orientasi. Agar lebih fokus pada ancaman eksternal dan penguatan peran sipil dalam intelijen.
Di harapkan bahwa diskusi ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pemikiran terkait restrukturisasi dan penguatan lembaga intelijen di Indonesia. Selain itu, diskusi ini juga menjadi salah satu upaya dalam mengembangkan kajian intelijen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
Sumber: https://rri.co.id/lain-lain/1030792/pakar-nilai-penting-pemisahan-fungsi-intelijen
