Kantor Luar Negeri Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap tujuh organisasi yang mendukung pemukim ilegal Israel di Tepi Barat. Saat ini terdapat tiga pos pemukim ilegal dan empat organisasi yang berada di wilayah Palestina tersebut.
Menurut laporan The Guardian, Kantor Luar Negeri Inggris memberikan sanksi kepada pihak yang telah “mendukung dan mensponsori kekerasan terhadap masyarakat di Tepi Barat.” Terjadi peningkatan kekerasan pemukim yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan PBB mencatat 1.400 serangan terhadap warga Palestina sejak Oktober 2023.
Menteri Luar Negeri saat ini, David Lammy, menyatakan bahwa kelambanan pemerintah Israel telah memungkinkan lingkungan ilegal untuk berkembang dan meningkatkan kekerasan di wilayah tersebut. Pemukim ilegal seringkali melakukan kekerasan dan menargetkan sekolah dan keluarga dengan anak-anak kecil.
Lammy berjanji bahwa pembekuan aset lebih lanjut akan diberlakukan untuk menghentikan “pelanggaran keji terhadap hak asasi manusia.” Pos-pos terdepan yang menerima sanksi antara lain Tirzah Valley Farm, Meitarim, dan Shuvi Eretz. Salah satu organisasi yang terkena dampak adalah Amana, yang dianggap sebagai lengan pusat gerakan pemukim Israel dan sudah mendapat sanksi oleh pemerintah Kanada.
Amana telah terlibat dalam pembentukan banyak pemukiman dan pos-pos yang tidak sah melalui anak perusahaannya, Binyanei Bar Amana, dengan tujuan untuk memperkenalkan 1 juta pemukim ke Tepi Barat.
Ini adalah paket sanksi ketiga terhadap pemukim yang diberlakukan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris. Di sisi lain, Inggris masih menahan diri dari menghukum dua anggota ekstremis pemerintah Israel, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir, sesuai rencana mantan menteri luar negeri David Cameron.
Cameron mengatakan kepada BBC bahwa ia bermaksud untuk menjatuhkan sanksi terhadap kedua menteri tersebut, namun ia khawatir bahwa pemerintah Buruh tidak akan mengadopsi usulannya.
