Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mengungkapkan komitmennya untuk menerapkan kebijakan anti-AS yang paling keras dalam sebuah rapat pleno Partai Pekerja. Kim mengkritik AS sebagai negara yang melihat anti-komunisme sebagai kebijakan yang mutlak dan menilai kemitraan keamanan AS-Korea Selatan-Jepang sebagai blok militer nuklir untuk agresi. Meskipun Donald Trump kembali dilantik sebagai presiden AS, para ahli memperkirakan bahwa pertemuan Kim-Trump tidak akan segera terjadi karena fokus Trump akan lebih tertuju pada konflik di Ukraina dan Timur Tengah.
Selain itu, dukungan Korea Utara terhadap Rusia dalam konflik dengan Ukraina juga menjadi kendala dalam upaya merestorasi diplomasi. Kim Jong Un menekankan perlunya strategi balasan anti-AS terkeras untuk kepentingan keamanan nasional jangka panjang. Korea Utara, sejak pertemuan terakhirnya dengan Trump, telah meningkatkan uji coba senjata untuk mengembangkan rudal nuklir yang dapat mengancam AS dan sekutunya.
Ukraina dan Korea Selatan memperkirakan bahwa lebih dari 10.000 tentara Korea Utara telah dikerahkan untuk mendukung perang Rusia melawan Ukraina. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Rusia mungkin akan memberikan teknologi senjata canggih kepada Korea Utara untuk memperkuat kemampuan rudal nuklirnya. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, bahkan melaporkan bahwa sekitar 3.000 tentara Korea Utara telah tewas atau terluka dalam pertempuran wilayah Kursk Rusia.
Dengan kondisi geopolitik yang semakin rumit ini, diplomasi tingkat tinggi antara Korea Utara dan AS menjadi semakin menantang. Kim Jong Un menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas terhadap AS dalam bentuk kebijakan anti-AS yang paling keras. Meskipun upaya-upaya diplomasi telah dilakukan sebelumnya melalui pertemuan Kim-Trump, hubungan antara kedua negara tersebut masih diwarnai pertentangan terutama terkait dengan sanksi yang diterapkan AS terhadap Korea Utara.
