Mahkamah Agung Rusia telah mengambil peran aktif dalam mendefinisikan status hukum mata uang kripto dengan memberikan pengakuan aset digital, termasuk kripto, sebagai properti untuk proses pidana. Ini terjadi setelah Ketua Mahkamah Agung Irina Podnosova membahas isu ini pada pertemuan yang dihadiri oleh para hakim dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Podnosova menjelaskan bahwa dengan semakin berkembangnya penggunaan mata uang kripto dalam perekonomian, terjadi peningkatan kejahatan di mana aset digital ini digunakan untuk kegiatan kriminal. Mahkamah Agung Rusia secara konsisten telah berupaya untuk mengintegrasikan mata uang kripto ke dalam kerangka peradilan negara, seperti ketika pada 2019 pengadilan memutuskan bahwa konversi bitcoin menjadi rubel dapat dianggap sebagai pencucian uang dalam kasus aktivitas ilegal.
Keputusan pengadilan tersebut telah memperkuat landasan hukum dalam menangani kasus-kasus terkait aset digital. Pada tahun 2021, pengadilan juga mengakui WMZ, mata uang elektronik yang digunakan dalam sistem Transfer Webmoney, sebagai objek hak sipil, menciptakan preseden bagi perlakuan hukum terhadap aset digital di Rusia. Dengan klasifikasi resmi mata uang kripto sebagai properti, otoritas dapat lebih mudah melacak, membekukan, dan menyita aset digital terlarang dalam upaya menekan kejahatan yang menggunakan kripto sebagai alat transaksi. Meskipun pola kejahatan di Rusia tetap stabil, meningkatnya penggunaan mata uang digital dalam aktivitas kriminal telah mendorong upaya untuk mendefinisikan hukum yang lebih jelas seiring dengan meningkatnya regulasi terhadap ruang kripto di berbagai negara. Semua keputusan investasi tetap berada di tangan pembaca, dan perlu melakukan analisis mendalam sebelum melakukan transaksi kripto.
