Pemerintah Indonesia sedang melakukan penghematan anggaran besar-besaran untuk mencapai target Rp306,69 triliun pada tahun anggaran 2025. Efisiensi anggaran ini meliputi pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar, dan alat tulis kantor (ATK) yang sebelumnya telah menelan anggaran hingga Rp44 triliun. Meskipun demikian, Fajar Budiyono dari Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mengatakan bahwa penurunan permintaan ATK bisa memberikan tekanan pada industri plastik dalam negeri. Namun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan peluang baru bagi industri plastik dengan potensi peningkatan permintaan kemasan plastik. Meskipun wadah makanan dalam program MBG menggunakan stainless steel, masih terdapat penggunaan plastik dalam tutup botol dan kemasan minuman.
Fajar juga mencatat bahwa meskipun efisiensi anggaran mereduksi belanja ATK, industri plastik tetap optimis. Dengan pengaturan kebijakan yang tepat dari pemerintah, pengetatan anggaran diharapkan membuka peluang baru bagi industri plastik dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto telah menyuruh efisiensi belanja negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2025 dengan target pemangkasan Rp306,69 triliun dari total belanja negara dan kementerian/ lembaga serta TKD. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga merilis surat edaran yang menindaklanjuti Inpres tersebut dengan menetapkan 16 item belanja yang harus ditinjau ulang dan dihemat, termasuk ATK dan kegiatan seremonial. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyoroti pos anggaran ATK sebagai sasaran efisiensi, mengingat anggaran yang signifikan yang diperlukan untuk belanja ATK. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan efisiensi anggaran yang lebih baik dan membuka peluang baru bagi industri dalam negeri.
