Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Sebuah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Tindakan tegas terhadap korupsi ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi dalam segala bentuk, baik di lembaga negara maupun badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah mendukung sepenuhnya tindakan hukum Jaksa Agung karena ini bagian dari agenda lebih luas Presiden Prabowo untuk memerangi korupsi. Korupsi, di mana pun terjadi—baik di lembaga pemerintah, BUMN, di tingkat pusat maupun daerah—harus dimusnahkan.
Selain tindakan hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina, baik di tingkat induk maupun anak perusahaan, untuk meningkatkan tata kelola perusahaannya menyusul skandal ini. Reformasi ini, diharapkan oleh para pejabat, akan memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalismenya. Hasan menekankan peran Pertamina sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia, menekankan bahwa membersihkan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik.
Pertamina adalah aset nasional, kekuatan besar dalam ekonomi Indonesia, dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang terdaftar dalam Fortune 500. Kami mendukung upaya Pertamina untuk membersihkan operasinya agar muncul sebagai perusahaan yang lebih kuat, lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap kasus penipuan bahan bakar. Dia menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi sektor migas negara sambil memprioritaskan kepentingan publik. “Kami menangani segalanya. Kami membersihkannya, menegakkan aturan, dan memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi yang utama.”
