Dilaporkan sebelumnya, Maroko telah merencanakan untuk mengatur penggunaan aset kripto dengan menyusun kerangka hukum yang hampir siap diterapkan. Gubernur Bank Al-Maghrib (BAM) Maroko, Abdellatif Jouahri, menyatakan bahwa tujuan dari kerangka legislatif ini adalah untuk merangsang inovasi keuangan sekaligus mengatur penggunaan aset kripto. Keputusan terakhir dalam pertemuan dewan BAM pada 2024 menegaskan bahwa regulasi kripto akan sejalan dengan rekomendasi G20 dan dapat mengatasi risiko yang terkait dengan aset kripto.
Jouahri juga mengungkapkan bahwa Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan bantuan teknis untuk mengembangkan kerangka tersebut dengan tujuan menyelaraskan inovasi kripto dan aspek keuangan yang teratur. Pemerintah Maroko berharap dengan menetapkan kerangka hukum ini, negara tersebut dapat menjadi negara berkembang pertama yang menyediakan undang-undang yang lengkap dan jelas terkait aset kripto. Program ini diharapkan dapat membantu Maroko dalam mengatasi tantangan keuangan dan ekonomi akibat digitalisasi sistem moneter.
Proses implementasi kerangka hukum ini melibatkan konsultasi publik, persetujuan parlemen, dan kabinet. Survei yang dilakukan oleh Insider Monkey menempatkan Maroko pada peringkat ke-13 dari 20 negara dengan penggunaan bitcoin terbesar pada tahun 2023, sementara laporan adopsi kripto global Chainalysis menempatkan negara Afrika Utara ini pada peringkat ke-20 dalam adopsi kripto. Sebagai informasi, keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca, oleh karena itu disarankan untuk melakukan analisis mendalam sebelum melakukan transaksi kripto.
Vietnam Mengeluarkan Peraturan Terbaru tentang Kripto
