Pemerintah Indonesia pada tanggal 24 Februari 2025 mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan tujuan mempercepat pembangunan dan mengakhiri paradoks yang terjadi di negara ini. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, Indonesia memiliki potensi alam yang luar biasa, mulai dari kepulauan terbesar, garis pantai terpanjang, hingga sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, langkah-langkah strategis perlu diambil.
Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan dalam bukunya mengenai kekayaan alam Indonesia yang seharusnya mampu menjadikan negara ini lebih sejahtera. Namun, realitanya masih terdapat ketimpangan dan kesenjangan yang perlu segera diatasi. Dengan didirikannya Danantara, pemerintah berharap dapat mengendalikan industri strategis dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Hasan menyoroti fakta bahwa sebagian besar sumber daya alam Indonesia diekspor dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambahnya tidak dinikmati oleh masyarakat. Melalui Danantara, diharapkan akan tercipta nilai tambah yang lebih tinggi, terutama dalam sektor hilirisasi nikel, pengembangan kecerdasan buatan, dan industri pendukung lainnya. Danantara juga diharapkan mampu membantu Indonesia melompat ke negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Dalam rangka memperingati ulang tahun Indonesia yang ke-80, peluncuran Danantara diharapkan dapat menjadi hadiah yang membawa dampak positif bagi kemajuan negara. Dengan pengelolaan aset sebesar Rp 14.000 triliun, Danantara tidak hanya menjadi lembaga pengelola investasi, tetapi juga instrumen penting dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi menjadi fokus utama untuk mempercepat pembangunan dan mencapai kesejahteraan yang merata.
