Penanganan isu tambang nikel di Raja Ampat menjadi sorotan utama beberapa waktu belakangan ini. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menekankan perlunya pendekatan yang terstruktur dan obyektif dalam menanggapi hal ini. Ia juga meminta para Menteri di Kabinet Merah Putih untuk bekerja sama secara sinergis dan kolaboratif, bukan sekadar mencari popularitas politik.
Polemik seputar penambangan di Raja Ampat memicu kekhawatiran dari berbagai pihak terkait potensi dampak lingkungan yang mungkin muncul. Meskipun pemerintah sedang melakukan proses klarifikasi dan verifikasi, tetap diperlukan langkah konkret yang bersifat solutif untuk mengatasi permasalahan ini. Upaya simbolik yang tidak memiliki substansi hanya akan memperburuk citra Raja Ampat di mata publik.
Bambang menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses verifikasi dan objektivitasi untuk menghindari opini prematur yang dapat memperdalam persepsi negatif terhadap kawasan tersebut. Ia meminta agar penyelesaian polemik ini dilakukan melalui mekanisme akuntabel, bukan berdasarkan narasi emosional semata.
Meskipun Menteri ESDM telah mengambil langkah cepat dengan menghentikan sementara operasional tambang, Bambang menegaskan bahwa kerja sama lintas kementerian diperlukan untuk penyelesaian yang komprehensif. Solidaritas antara kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya harus dijaga agar proses penyelesaian dapat berjalan lancar.
Bambang menekankan bahwa penyelesaian yang dibangun berdasarkan data, fakta lapangan, dan analisis yang kredibel akan lebih berhasil daripada pendekatan emosional atau politis. Dengan menjaga fokus pada perlindungan lingkungan, keadilan bagi masyarakat, dan pemenuhan ketentuan hukum, penyelesaian terhadap polemik tambang nikel di Raja Ampat diharapkan dapat mencapai tujuannya.
