Update on Government Revocation of Four Mining Permits in Raja Ampat

by -8 Views

Pemerintah Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dari empat perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers pada Senin (9 Juni). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga konservasi lingkungan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara luas, bukan hanya di satu wilayah atau tindakan penyebab lainnya.

Prasetyo menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya tindakan spontan, melainkan merupakan bagian dari inisiatif strategis pemerintah yang dimulai sejak awal tahun ini. “Tindakan untuk mencabut izin dari perusahaan pertambangan nikel di Raja Ampat merupakan bagian dari proses yang lebih luas, sejalan dengan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2025 tentang penegakan hukum wilayah hutan yang diteken oleh Presiden Prabowo pada Januari lalu,” ungkap Prasetyo.

Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo melakukan pertemuan tertutup dengan para pejabat kunci, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dan verifikasi di lapangan untuk memastikan akurasi data yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Prasetyo juga mengungkapkan apresiasi pemerintah terhadap masyarakat, khususnya aktivis media sosial, yang aktif memberikan wawasan dan informasi terkait isu lingkungan. Kesadaran masyarakat, menurutnya, memainkan peranan penting dalam pembentukan kebijakan yang didasarkan pada data dan fakta yang valid. “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua anggota masyarakat yang telah memberikan umpan balik dan informasi kepada pemerintah, terutama aktivis media sosial yang telah berbagi kekhawatiran dan masukan mereka,” ujarnya.

Prasetyo juga menekankan pentingnya untuk tetap kritis dan berhati-hati dalam menerima informasi, serta mencari kebenaran objektif di lapangan. Tindakan pemerintah ini merupakan langkah penting dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan sumber daya alam yang menjadi aset penting bagi negara.

Source link