AMRO memproyeksikan bahwa defisit anggaran pemerintah Indonesia akan membesar hingga 2,7% dari PDB pada tahun 2025, seiring dengan penurunan pendapatan negara dan peningkatan kebutuhan belanja untuk program-program prioritas. Penyebab utamanya adalah pembatalan pemberlakuan tarif PPN sebesar 12% secara luas. Dampak dari kebijakan ini sudah terlihat dengan defisit APBN yang mencapai Rp 31 triliun selama Januari-Februari 2025, dengan penerimaan fiskal yang signifikan turun. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah diperkirakan akan meningkat karena ekspansi program-program prioritas, seperti MBG dan subsidi tambahan. Namun, AMRO masih berpendapat bahwa potensi defisit masih berada di bawah batas aman 3% dari PDB dan pemerintah memiliki fleksibilitas dalam mengelola anggaran untuk mendukung stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, juga telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit sesuai dengan batas yang ditetapkan.
