Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima oleh Kabupaten Pangandaran untuk laporan keuangan tahun tersebut menjadi fokus utama perhatian. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, telah memberikan 12 rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP tersebut. Rekomendasi ini mencakup rasionalisasi anggaran, deteksi risiko fiskal, dan penyampaian roadmap terkait penyehatan fiskal daerah dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendukung perbaikan dalam sistem keuangan sehingga opini BPK dapat diperbaiki di masa mendatang. Ini merupakan bagian dari komitmen DPRD untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.
