Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, dengan tajam mengkritik sejumlah revisi undang-undang yang dinilainya telah merampas kewenangan otonomi daerah, terutama di tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, perubahan tersebut berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam mengelola wilayah laut dan menanggapi masalah nelayan lokal. Dampak hilangnya kewenangan ini terasa nyata ketika nelayan tradisional mulai mengeluh tentang praktik illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal. Daerah yang dulunya memiliki otoritas penindakan di wilayah perairan, kini hanya bisa berperan sebagai penonton. Masinton juga menyoroti bagaimana pelaku illegal fishing sering mengubah alat dan metode agar terhindar dari pengawasan, sementara pemerintah kabupaten hanya bisa meneruskan permasalahan tersebut kepada instansi tingkat lebih tinggi. Diskusi antara Dina Gurning dan Bupati Tapanuli Tengah Sumatera Utara Masinton Pasaribu dapat disaksikan di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat, 4 Juli 2025.
