Pimpinan DPR telah menerima dan menanggapi kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang sepakat untuk melakukan pertemuan dengan mereka esok hari. Meskipun sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Negara sebelumnya, informasi mengenai siapa di pemerintah yang akan menerima mereka masih belum pasti. Isu-isu yang dibawakan oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Pada pertemuan hari ini, DPR memberikan jaminan kepada mereka bahwa akan dilakukan tinjauan komprehensif terkait tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda tersebut. Rencananya, pemimpin fraksi akan bertemu besok untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
Selain itu, pimpinan DPR juga sudah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. DPR juga menjelaskan kepada mahasiswa bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset harus menghindari tumpang tindih dengan undang-undang lain. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan RUU Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Proses revisi KUHAP masih menerima masukan publik, namun DPR meminta Komisi III untuk menghormati batas waktu agar RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi ini untuk kemudian fokus pada pembahasan RUU Pencabutan Aset. Puan Maharani, Ketua DPR, akan memimpin reformasi komprehensif di DPR untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Inisiatif ini merupakan tekad bersama dari seluruh anggota DPR untuk belajar dari pengalaman masa lalu guna menjadi dasar evaluasi ke depan.
