Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap isu ini, terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan. DPRD bersama para pegiat lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA ini dan menyoroti konflik yang terjadi. Perusahaan yang bertanggung jawab atas KJA tersebut mengklaim telah beroperasi sejak tahun 2019. Melihat kompleksitas situasi ini, DPRD secara tegas mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk nelayan lokal dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
