Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengumumkan rencana penerbitan surat utang syariah untuk pengembangan infrastruktur dasar. Rencana ini telah didiskusikan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam akun Instagramnya, Mahyeldi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut memberikan pencerahan dan masukan terkait rencana penerbitan sukuk tersebut.
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan OJK memberikan dukungan dan bimbingan terhadap rencana penerbitan sukuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk direncanakan akan digunakan untuk pengembangan kapasitas dua rumah sakit di Bukittinggi dan Solok, yaitu Rumah Sakit Ahmad Muchtar dan Rumah Sakit Muhammad Natsir.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga merencanakan penerbitan obligasi daerah karena adanya pemangkasan dana bagi hasil Provinsi DKI Jakarta oleh Kementerian Keuangan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan akan melakukan penyesuaian akibat kebijakan pemangkasan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa Pemda DKI Jakarta tidak akan membantah pemangkasan DBH dan akan melakukan pembiayaan kreatif untuk menopang APBD Jakarta.
Dukungan untuk rencana penerbitan obligasi daerah juga datang dari Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menyatakan bahwa Kemenkeu telah memberikan pelatihan teknis kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal kuat untuk menerbitkan surat utang sendiri. Hal ini merupakan langkah yang dianjurkan oleh Kementerian Keuangan, terutama untuk daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang memadai.
