Penggeledahan dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dalam rangka mengungkap kasus tindak pidana korupsi di sektor perpajakan pada awal pekan ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan dalam rangka penyelidikan kasus dugaan korupsi yang terjadi pada periode 2016-2020. Kasus tersebut terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan atau Wajib Pajak.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, juga memberikan tanggapannya terkait proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Bimo menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum secara adil kepada para fiskus pajak yang terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, Bimo juga menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dan menjunjung tinggi proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung secara independen.
Pada akhirnya, Bimo menegaskan bahwa pihaknya tidak berspekulasi terkait kasus tersebut dan akan tetap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menjalani proses hukum dengan sungguh-sungguh dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dalam kasus ini.
