Norwegia telah menerapkan pajak kekayaan sejak tahun 1892, menjadikannya salah satu pengalaman terpanjang dalam hal ini di Eropa. Model pajak ini kembali menjadi sorotan karena beberapa negara Eropa sedang mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan serupa. Meskipun sebagian jutawan memilih untuk pindah dari negara ini karena pajak kekayaan yang diterapkan, pendapatan yang diperoleh dari pajak ini tetap signifikan bagi Norwegia.
Saat ini, warga Norwegia dengan kekayaan antara 1,76 juta hingga 20,7 juta kroner dikenai pajak sebesar 1%, dan untuk kekayaan di atasnya, dikenai pajak sebesar 1,1%. Pada tahun 2023, sekitar 671.639 orang atau sekitar 12% dari populasi Norwegia membayar pajak kekayaan ini. Bagi mereka yang memutuskan pindah ke luar negeri, pemerintah akan mengenakan pajak keluar sebesar 37,8% atas keuntungan modal yang belum direalisasi.
Walau banyak jutawan yang memilih untuk hengkang dari Norwegia, namun pendapatan dari pajak kekayaan ini terus meningkat dan saat ini mencapai 0,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Penelitian menunjukkan bahwa pajak kekayaan ini tidak menghambat investasi atau penciptaan lapangan kerja. Meskipun demikian, kebijakan ini tetap mendapat kritik, terutama dari kalangan pengusaha yang melihatnya sebagai penghalang dalam bersaing di pasar global.
Meskipun Norwegia memiliki model pajak kekayaan yang menarik perhatian, negara lain masih enggan untuk menirunya secara penuh. Prancis membatalkan pajak kaya 2%, Inggris menolak untuk menerapkan pajak kekayaan secara formal, dan Italia hanya memperketat pajak bagi warga kaya asing. Meski Norwegia diperkirakan akan kehilangan sekitar 150 jutawan tahun ini, namun sistem sosial dan sumber kekayaan minyak negara ini tetap mampu menahan dampak negatifnya.
