Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengadakan rapat mendadak dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Rapat tersebut membahas penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026 seiring dengan proyeksi peningkatan produksi pangan nasional pada tahun depan.
Menteri Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam mengelola lonjakan produksi, termasuk penyerapan hasil panen dan ketersediaan gudang untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen. Hal ini penting mengingat produksi pangan diproyeksikan meningkat pada tahun depan.
Peningkatan produksi harus diimbangi dengan kapasitas serapan yang memadai untuk menghindari risiko tekanan harga di pasar. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan target cadangan beras pemerintah (CBP) dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton untuk tahun 2026.
Selain itu, cadangan jagung juga ditingkatkan secara signifikan dari 300 ribu ton menjadi 1 juta ton mengingat perannya sebagai bahan baku pakan ternak. Pemerintah juga menyusun kebijakan pengendalian stok daging sapi agar impor daging beku melalui Bulog dapat diatur untuk mengendalikan harga.
Demikian pula, penyaluran minyak goreng juga menjadi fokus melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) dengan 30% penyalurannya melalui BUMN pangan. Namun, masih terdapat pekerjaan rumah besar terkait penguatan peran Bulog, khususnya terkait margin keuntungan yang sangat terbatas.
Pemerintah berencana membahas ulang skema margin keuntungan Bulog bersama BPKP untuk menjaga harga beras yang sama di seluruh Indonesia dan meningkatkan distribusi ke wilayah yang membutuhkan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan dan kestabilan harga di Indonesia.
