Pengaturan Pajak Kripto yang Lebih Ketat Menjadi Modal Bangun Industri
Menurut Hasan, kewajiban pelaporan transaksi dalam aturan pajak kripto bukan hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga merupakan langkah penting bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, investor, hingga konsumen. Hal ini, menurutnya, dilihat oleh OJK sebagai sesuatu yang wajar dan penting mengingat industri aset kripto tengah berkembang pesat dan telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan yang semakin terhubung.
Hasan juga menekankan bahwa penerapan regulasi pajak kripto diharapkan tetap sejalan dengan standar internasional agar industri kripto Indonesia dapat tetap bersaing secara global. OJK berharap bahwa implementasi regulasi ini akan mengikuti praktik terbaik yang berlaku di negara lain untuk menjaga daya saing industri kripto nasional.
Namun, OJK juga memperhatikan keberlangsungan industri kripto dalam negeri. Meskipun masih dalam tahap awal pengembangan, sektor ini dianggap memerlukan dukungan berkelanjutan dari para pemangku kebijakan agar tetap dapat bersaing di pasar global yang ketat. Oleh karena itu, harmonisasi antara regulasi pajak kripto dengan praktik terbaik internasional sangat diperlukan untuk membangun industri kripto yang komprehensif dan berkelanjutan di Indonesia.
