Indonesia terus menjadi sorotan media asing karena komitmennya dalam mengurangi emisi karbon. Salah satu media asing yang menyoroti hal ini adalah Channel News Asia dari Singapura. Mereka memberitakan bahwa Indonesia ingin memensiunkan beberapa pembangkit listrik tenaga batubara lebih awal namun akan tetap membangun pembangkit listrik baru hingga tahun 2030.
Salah satu pembangkit listrik yang disoroti adalah PLTU Cirebon di Kanci, Jawa Barat, yang direncanakan akan dipensiunkan pada tahun 2037 bersama dengan PLTU Pelabuhan Ratu, Sukabumi, sebagai langkah untuk mewujudkan Indonesia bebas polusi karbon pada tahun 2060.
Namun, pakar menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mencapai tujuan ini tanpa menghentikan seluruh 234 pembangkit listrik tenaga batu bara, dan 14 pembangkit listrik dengan kapasitas gabungan 19,8 gigawatt yang sedang dalam proses. Beberapa pejabat di Jakarta berpendapat bahwa Indonesia masih membutuhkan pembangkit listrik tenaga batu bara untuk menjaga harga listrik tetap terjangkau dan memacu pertumbuhan ekonomi, namun hal ini tidak disetujui oleh Direktur kelompok kampanye lingkungan Greenpeace di Indonesia, Leonard Simanjuntak.
Sementara itu, Putra Adhiguna dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menyebutkan bahwa langkah RI dalam menetapkan harga batasan batu bara juga menjadi penghambat transisi ini. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan bahwa tanpa pendanaan internasional, pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada akan diizinkan beroperasi hingga kontraknya dengan PLN berakhir, yang terakhir dijadwalkan pada 2050.
Analis menyatakan bahwa Indonesia harus memperkenalkan kebijakan untuk memberi insentif kepada pembangkit listrik agar menjadi sukarelawan dalam program pensiun dini. Selain itu, penerapan pajak karbon juga menjadi salah satu solusi untuk menekan emisi karbon. Tanpa pajak karbon, tidak ada tekanan bagi perusahaan untuk melakukan upaya menurunkan emisi mereka.
