Setiap tahun, pemerintah, pengusaha, dan buruh selalu berkumpul untuk menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Namun, setiap tahun juga selalu terjadi perbedaan pendapat antara buruh dan pengusaha terkait penetapan kenaikan upah ini.
Tidak jarang, kelompok buruh melakukan protes dengan aksi unjuk rasa di jalan dan juga ancaman mogok, yang tidak hanya mengganggu produktivitas tetapi juga ketertiban umum. Padahal sebenarnya sudah ada Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2023 yang mengatur formula besaran kenaikan upah buruh ini. Lalu, apa solusi yang ditawarkan oleh masing-masing calon presiden-calon wakil presiden terkait masalah kenaikan upah buruh ini?
Lebih lanjut, saksikan Safrina Nasution bersama dengan TimNas Co-Captain AMIN Tom Lembong, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Erwin Aksa, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Haryadi Sukamdani, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat, dan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azzam di Program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu (06/12/2023).
