Status Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDIP masih menjadi perbincangan hangat. Hingga saat ini, Wali Kota Solo tersebut belum resmi mengundurkan diri dari PDIP setelah deklarasi sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto dari Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengeluarkan pernyataan pedas pada Sabtu (28/10) kemarin. Basarah yakin bahwa Gibran telah mengetahui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan mekanisme partai dalam pengambilan keputusan.
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum (Ketum) PDIP, telah memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk diusung oleh partai tersebut. Oleh karena itu, semua kader PDIP diwajibkan untuk mendukung keputusan tersebut.
“Ketika Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang telah diambil oleh Bu Megawati dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal cawapres di luar garis keputusan partai, maka menurut konstitusi partai, secara aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan,” ujar Basarah di Sekolah PDIP, Jakarta, seperti dikutip dari CNNIndonesia.
“Jadi, dia telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Secara etika politik, dia dengan sengaja ingin keluar atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP,” tambahnya.
Oleh karena itu, Basarah menyatakan bahwa PDIP menunggu etika politik Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) partai tersebut.
“Jadi, yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari Gibran yang sekarang telah berani mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia, maka etika politik tersebut kami tunggu untuk menerima kartu tanda anggota PDIP,” ujar Basarah.
Lebih lanjut, Basarah juga menegaskan bahwa pihaknya menunggu etika politik Gibran terhadap partai yang telah membesarkan keluarganya. Ia juga menyebutkan peran PDIP bagi keluarga Gibran, termasuk ayahnya, Jokowi.
“Kami menunggu niat baiknya untuk menunjukkan etika politiknya kepada ibu Megawati, kepada keluarga besar partai yang telah melahirkan dan membesarkannya,” ungkap Basarah.
