Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menganggap meningkatnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam Pemilu 2024 sebagai hal yang wajar. Menurutnya, hal ini terjadi karena Pemilu tahun ini dilaksanakan secara serentak.
“Ya otomatis don, jumlah pemilunya juga banyak serentak tahun ini dibanding tahun kemarin dan tahun ini juga bersamaan dengan Pilpres, jadi peristiwanya juga lebih banyak dibanding tahun kemarin,” kata Anas di kantornya, Jakarta, Kamis (11/1/2024).
Anas mengatakan fenomena ini membutuhkan perhatian yang lebih serius. Dia meminta masyarakat untuk membantu melaporkan ke Komisi ASN (KASN) apabila menemukan abdi negara yang tidak netral.
“Silahkan laporkan ke KASN,” kata dia.
Sebelumnya, KASN memprediksi pelanggaran netralitas ASN akan meningkat dalam Pemilu 2024. KASN memperkirakan jumlahnya akan mencapai 10 ribu pelanggaran.
Peningkatan ini dihitung dari perbandingan jumlah pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada serentak 2020. Pada Pilkada yang dilakukan di 270 daerah tahun itu, KASN mendapati adanya lebih dari 2.000 kasus pelanggaran. Sementara pada Pemilu 2024, pemilihan akan diselenggarakan di 548 daerah.
Anas berharap KASN dapat bergerak cepat menerima laporan tersebut. Dia juga berharap KASN dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan kesalahan.
“Kami sudah sampaikan ke KASN untuk tidak segan-segan memberikan sanksi sesuai dengan tingkatannya masing-masing bagi pelanggaran netralitas ASN,” kata dia.
