Reforma Agraria dianggap memiliki dampak yang signifikan dalam pemulihan ekonomi nasional. Untuk mempercepat kebijakan tersebut, pemerintah telah mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reforma Agraria.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Reforma Agraria berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. “Bukti nyata, pendapatan per kapita penerima Reforma Agraria meningkat 20,02% pada tahun 2022,” jelasnya dalam Rakernas Reforma Agraria dengan tema “Menyongsong Indonesia Emas 2045 Melalui Pelaksanaan Reforma Agraria yang Inklusif dan Kolaboratif” di Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Ketua Tim Reforma Agraria Nasional, menjelaskan bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Oleh karena itu, Pemerintah juga meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian target Reforma Agraria.
Dalam Perpres tersebut, terdapat empat terobosan kebijakan, antara lain penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan Reforma Agraria, serta percepatan penataan aset dan akses. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 diharapkan dapat mendorong pencapaian realisasi Reforma Agraria, terutama terkait program sertifikasi tanah transmigrasi dan redistribusi tanah dari pelepasan Kawasan Hutan.
Selain memperkuat regulasi, Pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas integrasi data Reforma Agraria melalui pembentukan sistem Bhumi GTRA. Sistem Bhumi-GTRA merupakan platform untuk mengintegrasikan kegiatan penataan aset dan akses, dengan merujuk pada model konseptual Land Management Paradigm (LMP) yang merupakan fitur dari laman Bhumi ATR/BPN.
Dalam pertemuan puncak GTRA Summit Karimun 2023 yang lalu, telah disepakati Deklarasi Karimun untuk mewujudkan resolusi penyelesaian legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau terluar, penyelesaian konflik agraria pada aset BMN/BMD, BMN/BMD yang dikuasai oleh masyarakat, resolusi penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi, dan resolusi redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.
Selanjutnya, Menko Airlangga juga mengapresiasi semua pihak yang telah mendorong percepatan reforma agraria dan berharap agar Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah dapat berperan aktif dalam memastikan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengharapkan keterlibatan penuh dari Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah dan kerja sama Kementerian/Lembaga, untuk bersama-sama melaksanakan rencana aksi dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dan Deklarasi Karimun GTRA Summit 2023 dalam mempercepat penyelesaian program pemerataan ekonomi pada Semester 1 Tahun 2024,” pungkas Menko Airlangga.
Reforma Agraria telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bagian dari RPJMN 2020-2024, Reforma Agraria memiliki target hingga 9 juta hektar yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses. Sampai bulan Oktober 2023, pencapaian Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi telah mencapai luas 140.590,72 hektar dan pendaftaran tanah atau PTSL mencapai 9.173.953 hektar.
Sebagai bentuk apresiasi, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada Provinsi Pelaksana Reforma Agraria Terbaik dalam empat kategori. Jawa Barat menjadi pemenang kategori Gugus Tugas Reforma Agraria Terbaik Tahun 2021-2022. Kalimantan Barat menjadi pemenang kategori Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan Terbaik Tahun 2020-2023. Jawa Barat juga menjadi pemenang kategori Penataan Akses Terbaik Tahun 2021-2023. Sedangkan Kalimantan Selatan menjadi pemenang kategori Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Terbaik Tahun 2015-2023. Jawa Barat juga mendapatkan gelar juara umum dalam keempat kategori tersebut.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Kepala Staf Presiden, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT, serta beberapa Kepala Daerah.
