Jakarta, CNBC Indonesia – Tantangan bagi komoditas sawit Indonesia di pasar dunia kian besar. Setiap kebijakan dari negara tujuan ekspor menjadi perhatian pemerintah.
Hal ini tercermin dari pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Richard Henry Ronald Benyon (Lord Benyon), Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan dan Energi Inggris di London, Selasa (30/4/2024).
Menurut Airlangga, Indonesia menaruh perhatian terhadap usulan Undang-Undang Inggris tentang Uji Tuntas terhadap Komoditas yang Berisiko terhadap Hutan, di bawah Undang-Undang Lingkungan Hidup Inggris yang akan berdampak pada perdagangan produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit.
“Peraturan Uji Tuntas tidak boleh menciptakan distorsi perdagangan atau diskriminatif dalam hal cakupan produk dan perlakuan nasional,” tutur Airlangga, dikutip dari keterangan resmi.
Dia menegaskan negara-negara berkembang memiliki hak membangun sistem perdagangan multilateral yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Inggris perlu mematuhi prinsip-prinsip transparansi, non-diskriminasi, dan konsistensi dengan peraturan dan regulasi perdagangan multilateral.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menjelaskan kemajuan yang dicapai Indonesia dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca melalui berbagai langkah seperti program B40, penanaman mangrove, dan mempercepat transisi energi.
Indonesia juga telah menyerahkan National Determined Contribution (NDC) yang telah disempurnakan kepada Sekretariat UNFCCC pada bulan September 2022 dengan peningkatan target penurunan emisi dari 29% pada NDC Pertama dan menjadi 31,89% tanpa syarat (tanpa bantuan internasional) pada NDC yang telah diperbarui. Sementara untuk yang bersyarat (dengan bantuan internasional) ditingkatkan dari 41% pada NDC pertama menjadi 43,20%.
Sementara itu, Lord Benyon menanggapi bahwa Pemerintah Inggris akan melakukan pendekatan kemitraan dalam menerapkan aturan uji tuntas produk keberlanjutan dengan mempertimbangkan standar dan sertifikasi yang sudah berlaku di negara mitra, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil system (ISPO) dan Roundtable Sustainable of Palm Oil (RSPO).
Dia juga menyatakan Pemerintah Inggris menaruh perhatian terhadap kehidupan petani kecil yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.
Dia pun menegaskan Inggris dalam penerapan aturan berbeda dengan Uni Eropa dan ingin membangun rantai pasok produk keberlanjutan dengan Indonesia yang tidak berisiko bagi kelestarian hutan.
Mengakhiri pertemuan, kedua pejabat sepakat untuk terus melanjutkan dialog FACT (Forest, Agriculture and Commodity Trade) sebagai forum global untuk mendiskusikan secara informal antara Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, dari negara produsen dan negara konsumen, yang terlibat dalam perdagangan komoditas yang terkait dengan deforestasi hutan tropis.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Seram, Sawit RI Bisa Masuk Daftar Berisiko Tinggi Gegara Ini
(luc/luc)
