Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kuningan, H Ujang Kosasih MSi, memperhatikan kondisi Pemerintah Kabupaten Kuningan menjelang kepergian H Acep Purnama SH MH dari jabatan Bupati.
Ujang Kosasih, selaku Ketua DPC PKB dan Wakil Ketua DPRD Kuningan, menyoroti dua hal saat diwawancarai oleh SiwinduMedia.com bersama wartawan lainnya di gedung DPRD Kuningan, Jumat siang (3/11/2023).
Pertama, ia mempertanyakan apakah dalam akhir pemerintahan Acep Purnama dan Wabup HM Ridho Suganda, jajaran pemerintahan bekerja secara solid atau tidak. Menurut Ujang, jika pemerintahan dan jajarannya solid, maka apapun yang terjadi dalam pemerintahan Acep-Ridho saat ini tidak akan menjadi masalah, karena dapat diselesaikan bersama-sama.
Kedua, menurut Ujang, apakah legacy yang dibuat oleh Bupati dalam mengakhiri jabatannya adalah konsensus dari penyelenggara pemerintah atau bukan. Ujang meyakini bahwa hal ini seharusnya dipertanyakan oleh banyak pihak.
Ujang yang juga berencana mencalonkan diri sebagai Bupati Kuningan Periode 2023-2029, kembali menegaskan pertanyaannya tentang soliditas penyelenggara pemerintah Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran mereka. Ia menyoroti masalah-masalah yang muncul belakangan ini yang seharusnya tidak terjadi.
Ujang juga mencatat bahwa Pemerintah Kuningan memiliki banyak pengalaman. Acep merupakan Bupati Kuningan untuk periode kedua, meskipun perioide pertamanya tidak berlangsung selama 5 tahun. Ujang meyakini bahwa Bupati, Sekda, dan Kepala SKPD yang berpengalaman telah memahami tata kelola pemerintahan dengan baik.
Ujang berharap agar Pemda dalam mengakhiri masa jabatan Acep Purnama sebagai Bupati Kuningan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mendukung. Ia melihat bahwa beberapa kebijakan telah dikritik oleh masyarakat.
Selain itu, legacy yang dibuat oleh Bupati harus pula menjawab harapan-harapan masyarakat. Ujang percaya bahwa Bupati telah mendengar dan melihat sendiri apa yang diharapkan oleh masyarakat.
Ujang berpendapat bahwa harapan-harapan masyarakat, seperti infrastruktur jalan dan penyelesaian kewajiban pemerintah terhadap aparatur pemerintah, harus diimplementasikan dengan baik. Jika hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka legacy Bupati akan menjadi baik di mata masyarakat, DPRD, dan Pemerintahan Kuningan itu sendiri.
