Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong penyelesaian pembangunan jalan tol Semarang-Demak yang merupakan salah satu infrastruktur penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik.
Pemerintah Indonesia memperkenalkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur. Skema ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerjasama dengan swasta berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional.
Pengalokasian dana untuk infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 mencapai Rp 422,7 triliun. Meskipun anggaran tersebut cukup besar, namun tidak akan cukup untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, skema KPBU atau PPP menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan pembiayaan infrastruktur.
KPBU adalah rencana penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang melibatkan partisipasi swasta. Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan untuk mendukung KPBU di Indonesia, seperti Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), dan Availability Payment (AP).
Dalam upaya menjalankan KPBU, pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan dan inisiatif besar, seperti menetapkan kerangka peraturan, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan KPBU, dan koordinasi antar lembaga.
Kementerian Keuangan juga mendirikan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) untuk mengelola pemberian fasilitas dan dukungan pemerintah dalam KPBU.
Dalam skema KPBU, ada beberapa model kerjasama antara pemerintah dan badan usaha terkait, tergantung pada sumber dana dan investasi. Skema user charge adalah skema di mana pendanaan proyek KPBU didapatkan dari pemakaian layanan oleh pengguna. Sedangkan skema availability payment adalah skema di mana pengembalian investasi badan usaha didapatkan dari pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah secara periodik.
Salah satu contoh proyek KPBU adalah proyek pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Kota Yogyakarta. Melalui skema KPBU, investor mengelola teknologi pengolahan sampah, sedangkan Pemerintah Daerah DIY membeli produk turunan dari sampah yang telah diolah. Proses KPBU ini diharapkan dapat berjalan lancar dan TPA Piyungan dapat meninggalkan metode sanitary landfill.
Dengan adanya skema KPBU, Pemerintah Indonesia berupaya memperkuat pembangunan infrastruktur dengan menjembatani keunggulan pihak swasta dan pemerintah.
