Pengembang properti memproyeksikan kebijakan pemerintah yang membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah akan meningkatkan pertumbuhan sektor properti pada akhir tahun 2023. Pertumbuhan tersebut diperkirakan akan semakin besar pada tahun depan karena rentang waktu yang lebih lama.
“Saar ini pertumbuhan hingga Kuartal III mencapai 6%, dan pertumbuhan hingga akhir tahun diperkirakan bisa mencapai 7% karena sisa waktu yang hanya beberapa hari lagi, kurang dari dua bulan penuh. Namun, tahun depan kami berharap bisa mencapai pertumbuhan 8-9%,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto kepada CNBC Indonesia, Rabu (8/11/2023).
Untuk mencapai target ini, pengembang telah mengirimkan surat kepada pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tujuan agar pengembang dapat mendorong percepatan realisasi dari sisi operasional.
Proses pembuatan rumah memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan subsidi PPN sebesar 100% hanya berlaku hingga Juni 2024, sementara hingga akhir tahun sebesar 50%.
“Kami mengirimkan surat minimal terkait tiga hal, yaitu timeline serah terima karena ada batasan hingga Juni 100% dan Juli-Desember 50%. Industri perumahan membutuhkan waktu 3, 4, atau 6 bulan. Selain itu, kami juga meminta kejelasan mengenai operasional di lapangan terkait Berita Acara Serah Terima (BAST) bangunan dan settlement administrasi,” ujar Joko.
Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan kejelasan teknis, sehingga petunjuk teknis yang akan dikeluarkan nantinya dapat lebih mendukung pelaksanaan subsidi ini. Sebagai industri yang melibatkan ratusan industri pendukung, sektor properti juga berdampak pada output ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Industri properti adalah tulang punggung dari 185 industri lainnya, yang juga berdampak pada output ekonomi. Ini juga akan meningkatkan daya beli masyarakat karena ada pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” tambah Joko.
Artikel Selanjutnya
Kantor di Pusat Kota, Pilih Kos atau Punya Rumah di Pinggiran
(fys/wur)
