Pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung kurang dari sebulan lagi berpotensi menghasilkan parlemen tanpa mayoritas yang jelas. Jajak pendapat terbaru menunjukkan baik kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun oposisi belum mampu menembus ambang 61 kursi Knesset, jumlah minimum untuk membentuk pemerintahan.
Situasi itu menambah ketidakpastian politik di Yerusalem setelah serangan 7 Oktober 2023 dan hampir tiga tahun konflik di Gaza, Lebanon, serta Iran. Mengutip The Guardian, Kamis (1/10/2026), pertarungan menuju pemerintahan berikutnya masih terbuka, meski sebagian besar survei selama lebih dari dua tahun memproyeksikan koalisi Netanyahu kehilangan mayoritas.
Kebuntuan di antara Netanyahu dan Eisenkot
Survei Channel 13 yang dirilis pekan lalu memperlihatkan persaingan sangat ketat. Partai-partai yang menentang Netanyahu diperkirakan meraih 52 kursi, sedangkan blok yang dipimpin perdana menteri memperoleh 51 kursi. Keduanya masih berada di bawah ambang mayoritas 61 kursi.
Partai Yashar yang dipimpin mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Gadi Eisenkot, berada di posisi teratas dengan proyeksi 22 kursi. Sementara itu, Likud, partai Netanyahu, diperkirakan hanya mendapatkan 18 kursi.
Peluang Eisenkot membentuk pemerintahan juga menghadapi hambatan politik. Ia menolak bekerja sama dengan partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel, meski kelompok tersebut diproyeksikan menguasai 12 kursi. Tanpa dukungan mereka, parlemen yang terfragmentasi dan sulit membentuk koalisi kembali menjadi kemungkinan besar.
Kekecewaan publik meluas
Ketidakpuasan terhadap pemerintah tidak hanya dipicu persoalan keamanan. Kepercayaan publik terhadap institusi negara turun menjadi 34 persen pada 2025, dari 61 persen pada 2012. Bagi 68 persen responden Yahudi, tragedi 7 Oktober menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan politik.
Ilda, pemilik toko di Jalan Jaffa, menuntut pertanggungjawaban pemerintah setelah investigasi Haaretz mengklaim Netanyahu telah menerima peringatan mengenai potensi serangan Hamas.
“Setelah 7 Oktober, semua orang di pemerintahan ini harus disalahkan,” katanya. Ia juga mengecam pemerintah karena, menurutnya, menyerang jurnalis yang mengungkap informasi tersebut alih-alih mengambil tanggung jawab.
Tekanan ekonomi turut memperbesar kekecewaan. Harga makanan segar di Israel meningkat 9,5 persen dalam dua tahun terakhir di tengah konflik regional dan gangguan rantai pasokan. Turgeman, warga yang ditemui di Jaffa, mengatakan akan memilih siapa pun selain “perdana menteri 7 Oktober”.
“Kita butuh perdana menteri yang normal, seseorang yang juga peduli dengan ekonomi dan harga-harga yang melonjak akibat perang,” ujarnya.
Wajib militer dan nasib partai Arab
Netanyahu juga menghadapi dampak putusan Mahkamah Agung pada 2024 yang menghapus pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks atau Haredi. Keputusan tersebut memicu protes, penutupan jalan, dan bentrokan dengan polisi. Sebagian pemuda Haredi kecewa karena Netanyahu gagal meloloskan undang-undang yang melindungi pengecualian tersebut.
Pinchas, seorang mahasiswa ultra-Ortodoks, mengatakan kondisi itu dapat mendorong generasi muda Haredi mengabaikan arahan para rabi. “Semua pilihan dalam pemilu ini adalah sampah, tetapi saya pikir saya akan memilih Eisenkot,” katanya.
Prospek oposisi kembali bergantung pada keputusan Mahkamah Agung mengenai larangan terhadap Ra’am dan Joint List. Komite Pemilihan Pusat pekan lalu memilih melarang dua partai Palestina tersebut mengikuti pemilu setelah petisi dari Otzma Yehudit pimpinan Itamar Ben-Gvir menuduh keduanya mendukung terorisme. Petisi balasan untuk melarang Otzma Yehudit karena hasutan rasisme ditolak.
Jika larangan itu dibatalkan, partai-partai Arab dapat menjadi penentu pembentukan pemerintahan. Amir, warga Arab Israel asal Mashhad, menyebut partisipasi politik sebagai instrumen untuk melawan rasisme sistemik setelah 7 Oktober. Ia menyerukan perwakilan Arab yang kuat dan bersatu dalam isu kesetaraan, diskriminasi, serta perjuangan Palestina.
