Bank-bank sentral Eropa mendorong agar larangan pemberian imbalan bunga atas stablecoin diperluas. Mereka menilai aturan yang saat ini berlaku belum cukup untuk mencegah bursa kripto menciptakan manfaat ekonomi serupa melalui layanan tambahan, termasuk pinjam-meminjam dan staking.
Stablecoin merupakan aset kripto yang dirancang untuk mempertahankan nilai relatif stabil, umumnya dengan mematok harganya pada dolar AS. Karena karakter tersebut, aset ini menjadi bagian penting dalam perdebatan mengenai bagaimana imbal hasil dapat diberikan kepada pemegangnya tanpa secara langsung disebut sebagai bunga.
ECB soroti cara mengakali aturan
Dalam tanggapannya, Bank Sentral Eropa (ECB) menegaskan bahwa larangan terhadap bunga stablecoin harus dipertahankan. “Pemberian imbalan bunga atas stablecoin harus tetap dilarang,” demikian bunyi tanggapan tersebut.
Larangan yang dimaksud tercantum dalam kerangka regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA). Aturan itu melarang penerbit dan bursa kripto memberikan imbalan bunga atas stablecoin. Namun, menurut bank-bank sentral, ketentuan tersebut berpotensi dilewati melalui skema yang tidak secara langsung dikemas sebagai pembayaran bunga.
Tanggapan ECB mencatat bahwa sejumlah bursa telah menawarkan layanan pinjam-meminjam dan staking kripto. Layanan-layanan itu dinilai dapat mereplikasi efek ekonomi dari bunga, meski diberikan melalui produk tambahan atau aktivitas yang belum tercakup secara langsung dalam larangan tersebut.
Karena itu, bank-bank sentral Eropa ingin cakupan larangan diperluas hingga mencakup aktivitas semacam itu. Mereka juga menyoroti imbalan tidak langsung, termasuk manfaat tertentu yang diberikan melalui program loyalitas. Perluasan ketentuan tersebut disebut sebagai “prioritas legislatif yang jelas”.
Amerika Serikat mengambil pendekatan berbeda
Pendekatan Washington terhadap persoalan ini tidak sama dengan sikap bank-bank sentral Eropa. Undang-undang GENIUS 2025 melarang penerbit stablecoin di Amerika Serikat membayar bunga kepada pemegang aset tersebut. Namun, aturan itu masih memberikan ruang bagi bursa untuk menawarkan imbalan.
Perbedaan antara larangan bagi penerbit dan kelonggaran bagi bursa kemudian menjadi salah satu isu paling diperdebatkan dalam pembahasan undang-undang CLARITY. Rancangan undang-undang tersebut merupakan salah satu legislasi penting terkait kripto di Amerika Serikat.
Salah satu pertanyaan utama dalam perdebatan itu adalah apakah celah yang memungkinkan bursa memberikan imbalan perlu ditutup. Hingga kini, isu tersebut belum menghasilkan perubahan melalui CLARITY. Rancangan undang-undang itu gagal memperoleh persetujuan Senat AS pada 15 September setelah kekurangan 10 suara.
