Komisi II DPR RI menyoroti anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak dari konflik di Timur Tengah akibat perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan bahwa pembangunan IKN dapat terdampak oleh perang di Timur Tengah, seperti peningkatan harga bahan bangunan dan bahan bakar minyak (BBM). Oleh karena itu, ia meminta Otorita IKN untuk mencari solusi pendanaan yang inovatif untuk mengurangi dampak perang terhadap anggaran pembangunan.
Rifqinizamy menekankan bahwa situasi saat ini di IKN tidak mudah karena dinamika yang tinggi dalam upaya mencapai target memiliki ibu kota baru pada tahun 2028 sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa harga bahan bangunan, pekerjaan konstruksi, dan bidang lainnya pasti akan terdampak oleh situasi konflik di Timur Tengah. Untuk itu, ia telah berdiskusi dengan beberapa pimpinan Komisi II agar OIKN memanfaatkan sumber daya daerah, seperti sumur minyak dan infrastruktur pelabuhan di kawasan IKN, untuk meningkatkan penerimaan OIKN.
Di sisi lain, Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pihaknya juga sedang mempertimbangkan opsi efisiensi untuk menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Selain menggagas efisiensi di dalam OIKN, Basuki juga menekankan perlunya efisiensi di seluruh lembaga negara, termasuk di DPR. Dengan adanya kebijakan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara, pihaknya berencana untuk menerapkan berbagai skema penghematan, seperti WFH dan penghematan listrik di IKN. Namun, belum ada kepastian mengenai jadwal pelaksanaannya.
Dengan demikian, di tengah ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah dan situasi ekonomi yang sulit, Komisi II DPR RI dan Otorita IKN tengah bekerja sama dalam mencari solusi efisien, inovatif, dan berkelanjutan untuk melindungi dan memastikan kelancaran pembangunan Ibu Kota Nusantara.
