Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan penuh terhadap percepatan program prioritas pembangunan nasional dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, OJK menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan tiga juta rumah. OJK telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mendukung implementasi program tersebut.
Kebijakan pertama yang diambil OJK adalah mengatur bahwa informasi yang ditampilkan dalam laporan SLIK adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp 1 juta. OJK juga memutuskan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan, untuk membantu mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan.
OJK juga memberikan akses kepada BP Tapera terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku, dengan harapan mendukung proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan. Selain itu, OJK akan menerbitkan penegasan mengenai pengakuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebagai program prioritas pemerintah untuk mempercepat program perumahan.
Untuk memperkuat koordinasi dan percepatan penyelesaian kendala program perumahan, OJK dan Kementerian Perumahan serta BP Tapera akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program 3 Juta Rumah. OJK juga akan menambahkan penegasan informasi di SLIK bahwa data di dalamnya tidak otomatis menentukan penerimaan atau penolakan kredit atau pembiayaan.
Sebagai bentuk dukungan, OJK terus mendorong bank untuk meningkatkan kualitas data SLIK dan melakukan pengkinian data secara berkala. OJK menjelaskan bahwa keputusan pemberian KPR kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah tetap menjadi kewenangan bank dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko. OJK akan terus mendukung langkah-langkah untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah.
