Donasi kripto kepada partai politik di Inggris akan segera dilarang sebagai bagian dari respons terhadap peninjauan tentang campur tangan keuangan asing. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengungkapkan hal ini seperti yang dilansir oleh BBC pada Kamis. Selain larangan donasi dari warga negara Inggris yang tinggal di luar negeri hingga 100.000 poundsterling atau sekitar Rp 2,25 miliar per tahun, ada juga 17 rekomendasi lain yang diajukan oleh mantan pejabat pemerintah, Philip Rycroft.
Pemerintah Inggris masih dalam proses mempertimbangkan tanggapannya terhadap beberapa rekomendasi lain dari Rycroft, di antaranya larangan terhadap iklan politik daring yang didanai oleh asing. Peninjauan ini dilakukan sebagai langkah menjaga demokrasi Inggris dari ancaman campur tangan keuangan luar negeri.
Reform UK, satu-satunya partai di Westminster yang diketahui menerima donasi dalam bentuk kripto, menjadi sorotan dalam rekomendasi kripto tersebut. Nigel Farage, pemimpin Reform UK, pernah mengumumkan bahwa partainya akan menerima donasi dalam bentuk bitcoin. Meskipun demikian, situs web Reform UK menyatakan bahwa semua donasi di atas 500 poundsterling akan diperiksa dan partainya tidak menerima donasi anonim.
Meskipun belum ada partai politik yang melaporkan donasi kripto kepada Komisi Pemilihan Umum, Reform UK menjelaskan bahwa donasi kripto yang diterima akan diubah menjadi uang tunai oleh pihak ketiga yang teregulasi sebelum disalurkan ke partai tersebut. Meskipun demikian, partai-partai politik di Inggris tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa donasi di atas 500 poundsterling berasal dari sumber yang diizinkan, termasuk orang-orang yang terdaftar dalam daftar pemilih Inggris.
