Pemerintah Inggris siap mengumumkan pengakuan resmi terhadap Negara Palestina pada Minggu (21/9/2025), sebagai respons terhadap memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza dan perkembangan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat. Walaupun terdapat tekanan dari Amerika Serikat dan protes dari keluarga sandera yang ditahan oleh Hamas, Perdana Menteri Keir Starmer memutuskan untuk melangkah lebih jauh dengan pengumuman tersebut. Hal ini diharapkan dapat memperkuat peluang solusi dua negara, bukan memperkuat kelompok bersenjata. Sebelumnya, Starmer menetapkan syarat bahwa Inggris hanya akan memberikan pengakuan resmi jika Israel tidak menunjukkan kemajuan menuju gencatan senjata, perdamaian berkelanjutan, dan membuka jalur distribusi bantuan PBB. Namun, pemerintah Israel menolak syarat-syarat tersebut, sehingga Inggris memilih untuk mengakui Palestina sebagai negara. Wakil Perdana Menteri Inggris, David Lammy, menyesalkan eskalasi kekerasan di Tepi Barat dan berkomitmen untuk meningkatkan sanksi terhadap Hamas. Lammy juga menyuarakan keprihatinan atas situasi kemanusiaan yang putus asa di Gaza dan terus menekan Israel agar membuka lebih banyak jalur distribusi bantuan. Pertemuan tingkat tinggi di Sidang Majelis Umum PBB dijadwalkan pada 23 September di New York, di mana isu Palestina dan konflik Israel-Hamas akan menjadi salah satu agenda utama. Selain itu, pemerintah Inggris juga akan memperkuat upaya pembebasan sandera serta terus memberikan dorongan untuk mencapai solusi dari konflik yang ada.
Inggris Bersiap Akui Kedaulatan Negara Palestina
