Ade Batubara Desak Inspektorat Mandailing Natal Lakukan Audit Ulang Dana Stunting Rp103 Miliar
Tokoh pemuda Sumatera Utara, Misron Saidi atau lebih dikenal sebagai Ade Batubara, telah mendesak Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Munawar, SH., MH, untuk segera melakukan audit ulang terhadap penggunaan anggaran Program Percepatan Penurunan Stunting di daerah tersebut. Anggaran tersebut diperkirakan mencapai ±Rp103 miliar.
Ade Batubara menegaskan bahwa audit ulang tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, profesional, dan terbuka agar seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Permintaan ini disuarakan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik yang diperuntukkan bagi peningkatan kesehatan masyarakat terutama terkait stunting.
Pentingnya Audit Ulang Menyeluruh
Ade Batubara menjelaskan bahwa pentingnya audit ini sebagai respons terhadap berbagai aspirasi masyarakat yang meminta kejelasan terkait efektivitas penggunaan anggaran stunting. Selain itu, kegiatan ini sejalan dengan perhatian DPRD Mandailing Natal, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum terhadap permasalahan tersebut.
Selain mengawasi penggunaan anggaran stunting, Ade Batubara sebelumnya juga mendorong untuk dilakukan audit mendalam terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2024–2025. Audit ini mencakup pemeriksaan langsung terhadap pelayanan di seluruh Puskesmas di Mandailing Natal.
Transparansi Anggaran Perlu Diutamakan
Ade Batubara menegaskan bahwa permintaan audit ulang ini bukan bertujuan untuk menuduh pihak tertentu, namun sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan keuangan negara sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia berharap hasil audit dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Jika tidak ditemukan penyimpangan, hal tersebut akan menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Namun, jika ada indikasi pelanggaran, maka proses hukum harus dijalankan.
Anggaran untuk penanganan stunting merupakan program penting yang berkaitan dengan masa depan anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, setiap pengeluaran harus dipertanggungjawabkan secara transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
