Kegiatan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto kini menjadi perhatian luas di masyarakat. Rangkaian perjalanan ke berbagai negara, partisipasi dalam forum multinasional, hingga bertemu pemimpin dunia lainnya kerap menjadi sorotan pemberitaan.
Banyak suara warganet mempertanyakan frekuensi perjalanan dinas presiden. Muncul komentar berulang seperti, “Mengapa presiden bolak-balik ke luar negeri?” sampai “Sebenarnya manfaatnya apa?”
Keraguan semacam ini dapat dimengerti. Sebab, hasil diplomasi biasanya tidak langsung dirasakan dalam keseharian, berbeda dengan hasil pembangunan fisik atau penyaluran bansos.
Namun, di tengah tantangan global yang semakin rumit, diplomasi luar negeri menjadi alat vital bagi Indonesia untuk memelihara pengaruh dan stabilitasnya.
Sejak dilantik, Presiden Prabowo telah menjalani berbagai lawatan diplomatik ke puluhan negara dalam waktu kurang dari dua tahun. Intensitas ini dapat dibaca sebagai upaya Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif di kancah internasional, bukan sekadar penampilan simbolik.
Tema ini turut diangkat dalam diskusi IR Youth Talks yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia bersama mahasiswa di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Anggy Pasaribu, pendiri Story of Anggy sekaligus moderator diskusi, mengamati adanya kesenjangan antara aktivitas diplomasi pemerintah dan pemahaman masyarakat umum. Publik menyadari peran aktif Indonesia secara global, tetapi kurang memahami alasan dan manfaat dari langkah-langkah itu.
Anggy menyatakan, “Sekarang ini dunia sedang dalam kondisi penuh ketidakpastian. Rivalitas negara besar seperti Tiongkok dan AS memanas, konflik di Ukraina berkelanjutan, serta krisis di Timur Tengah membawa efek domino, terutama terhadap ekonomi dunia.”
Imbasnya terasa konkret bagi masyarakat Indonesia: mulai dari harga barang kebutuhan pokok, biaya energi, hingga ketersediaan lapangan kerja bisa terkena pengaruh fluktuasi global.
Beradaptasi lebih aktif
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menambahkan, saat ini polarisasi global berlangsung lebih tajam dan menimbulkan risiko nyata bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Karena itu, Indonesia diwajibkan untuk tetap tanggap membaca perubahan dan membina kerja sama lintas negara.
Menurutnya, politik luar negeri Indonesia masih memegang prinsip bebas-aktif, namun kini semakin adaptif dan luwes dalam merespons dinamika global.
Dalam studi hubungan internasional, strategi ini dikenal sebagai hedging policy, yaitu menjaga hubungan baik dengan berbagai kubu kekuatan tanpa terjebak aliansi yang kaku.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menyebutkan bahwa telah terjadi perkembangan menuju strategi resilience-based hedging. Kini orientasinya bukan hanya memperkuat relasi eksternal, tetapi juga memastikan ketahanan nasional agar tidak mudah goyah akibat guncangan internasional.
Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum global seperti ASEAN, G20, atau BRICS memiliki nilai strategis penting. Ini bukan sekadar formalitas atau urusan eksistensi di panggung dunia.
Menurut Broto, “Ada kepentingan jangka panjang di balik diplomasi Indonesia, yakni memastikan ruang gerak yang cukup pada situasi internasional yang penuh persaingan.” Sayangnya, penjelasan mengenai tujuan strategis tersebut sering kurang sampai ke masyarakat.
Media lebih banyak menyorot sisi seremonial: foto-foto kenegaraan, jadwal pertemuan, dan agenda formal. Di sisi lain, makna strategis dan urgensi diplomasi jarang dikupas secara tuntas, sehingga publik belum menangkap pentingnya strategi luar negeri ini.
Siar strategi, bukan hanya untuk elite
Persoalan utama, menurut Anggy, bukan pada langkanya strategi, melainkan strategi yang berhenti di lingkaran elite. Bahasa diplomasi cenderung terminologis dan sulit dikaitkan dengan realitas harian masyarakat.
Di era arus informasi seperti sekarang, narasi menjadi sangat berperan. Informasi tanpa pengemasan yang komunikatif justru akan kalah dengan opini viral yang lebih emosional dan sederhana. Sebaiknya, komunikasi publik menjadi salah satu aspek penting dari keseluruhan diplomasi, bukan sekadar pelengkap.
Diperlukan juru bicara pemerintahan yang memiliki kapasitas menjelaskan tidak hanya “apa” yang dilakukan pemerintah, tetapi juga “mengapa” langkah tersebut diambil dan bagaimana dampaknya bagi kesejahteraan rakyat secara riil.
Penyampaiannya pun harus konsisten dan mudah dicerna, khususnya di media sosial. Kehadiran digital negara tidak cukup menonjol dari sisi kuantitas, namun harus juga menekankan aspek substansi dan pesan yang jelas. Narasi yang hanya membela diri atau mengandalkan pendengung sosial media berisiko menimbulkan polarisasi, tanpa menjawab kebutuhan akan informasi nyata.
Pada akhirnya, tantangan diplomasi Indonesia saat ini bukan hanya menghadapi persaingan lintas negara yang kian sengit. Tugas besar berikutnya adalah memperluas pemahaman publik bahwa segala langkah politik luar negeri diambil demi kepentingan nasional. Diplomasi yang sukses tidak hanya menghasilkan apresiasi dunia, tetapi juga didukung dan dipahami masyarakat dalam negeri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
