Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turun langsung memeriksa calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026). Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan bantuan perbaikan rumah dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto diberikan sesuai sasaran.
Keduanya meninjau kondisi rumah warga yang diusulkan memperoleh bantuan sekaligus berdialog dengan calon penerima, di antaranya Eti Nurhayati dan Amung. Dalam kunjungan tersebut, Tito memperkenalkan Maruarar kepada Eti sebagai menteri yang mendapat mandat untuk menangani perbaikan rumahnya.
“Ini Bapak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, dititipkan Bapak Presiden untuk memperbaiki rumah Ibu,” ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima.
Kondisi rumah menjadi dasar verifikasi
Eti menyampaikan kegembiraannya karena rumah yang ditempati bersama keluarga mendapat perhatian pemerintah. Berdasarkan verifikasi lapangan Kementerian PKP, rumah tersebut memenuhi sejumlah kriteria untuk menerima bantuan BSPS.
Hasil pemeriksaan menunjukkan rangka atap rumah dalam kondisi rapuh. Sebagian dinding juga mengalami kerusakan, sementara genteng yang tidak lagi baik membuat rumah kerap bocor ketika hujan. Kondisi fisik itu menjadi bagian dari penilaian terhadap kelayakan rumah yang diusulkan dalam program bantuan.
Maruarar mengatakan pemeriksaan lapangan diperlukan agar bantuan tidak diberikan kepada penerima yang tidak sesuai kriteria. Menurut dia, pemerintah tidak hanya perlu melihat kondisi bangunan, tetapi juga memeriksa profil calon penerima sebelum menetapkan bantuan.
“Saya tidak mau tidak tepat sasaran. Jangan rumah yang bagus, rumah orang menengah, kaya yang diperbaiki, dan rumahnya masih bagus. Makanya tadi dicek soal profilnya bagaimana,” kata Maruarar.
Pemerintah menyaksikan proses pemilihan toko
Usai meninjau rumah warga, Tito dan Maruarar menyaksikan proses Pemilihan Toko Terbuka (PTT) untuk pelaksanaan BSPS. Kehadiran kedua menteri itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memantau pelaksanaan program secara langsung, termasuk memastikan proses bantuan berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Peninjauan di Purwakarta juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat langsung kondisi calon penerima, mendengar keterangan warga, serta mencocokkan hasil verifikasi dengan keadaan rumah di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan perbaikan hunian diarahkan kepada warga yang memang memenuhi persyaratan.
Dalam kegiatan itu, turut hadir Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Barat, serta pihak terkait lainnya. Pemerintah menempatkan pengecekan lapangan dan proses PTT sebagai bagian dari pelaksanaan BSPS bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak.
