Revitalisasi Sistem Hukum Hungaria: Langkah-Langkah PM Magyar yang Menggebrak
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan baru Hungaria di bawah Perdana Menteri Peter Magyar langsung menyiapkan langkah politik besar-besaran yang berpotensi mengubah lanskap kekuasaan negara itu. Pada Senin (22/6/2026), Magyar mengumumkan rencana untuk memulai proses pencopotan Presiden Tamas Sulyok melalui amendemen konstitusi, sekaligus meluncurkan reformasi konstitusi menyeluruh serta paket kebijakan antikorupsi yang luas.
47 Undang-Undang Akan Diubah
Dilansir Reuters, sebagai bagian dari agenda besar tersebut, pemerintah berencana mengubah sebanyak 47 undang-undang untuk membangun landasan hukum bagi lembaga baru itu. Kantor Nasional Perlindungan dan Pemulihan Aset nantinya akan memiliki mandat untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan uang negara yang terjadi dalam kurun sekitar 20 tahun terakhir.
Magyar menilai korupsi telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi negara. Ia menyebut praktik korupsi telah menghilangkan sekitar 8% hingga 10% produk domestik bruto (PDB) Hongaria dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu langkah paling dramatis dalam paket reformasi itu adalah rencana amendemen konstitusi untuk memberhentikan Presiden Tamas Sulyok dari jabatannya. Jika proses pencopotan berhasil dilakukan, parlemen akan memilih presiden baru dengan masa jabatan maksimum lima tahun.
Presiden Terancam Dicopot
Magyar menuduh Sulyok turut menopang kekuasaan mantan pemimpin sayap kanan Viktor Orban. Menurutnya, presiden telah memainkan peran yang membantu mempertahankan sistem kekuasaan lama.
Proses tersebut akan melibatkan konsultasi publik secara luas sebelum rancangan konstitusi baru diajukan kepada rakyat melalui referendum nasional.
Reformasi Lembaga Peradilan
Pemerintah juga menargetkan perubahan signifikan pada sistem peradilan. Salah satu usulan utama adalah menetapkan batas usia maksimal 70 tahun bagi hakim Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, reformasi yang diajukan akan memberikan kewenangan kepada dua pertiga hakim untuk menginisiasi proses pemberhentian pimpinan Kuria atau Mahkamah Agung Hongaria maupun pimpinan National Judicial Office.
Masa Jabatan Anggota Parlemen Dibatasi
Dalam upaya memperbarui sistem politik, Magyar juga mengusulkan pembatasan masa jabatan anggota parlemen. Menurut rencana pemerintah, legislator hanya akan dapat menjabat selama maksimal 12 tahun.
Kebijakan itu diyakini bertujuan mencegah terbentuknya elite politik yang terlalu lama berkuasa sekaligus membuka ruang regenerasi dalam sistem demokrasi Hungaria.
